Terbang ke Moskow, Presiden Prancis Emmanuel Macron Jalani Misi Diplomatik Berisiko Tinggi
Presiden Putin bersama Presiden Macron .(Wikimedia Commons/Kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron terbang ke Moskow pada Hari Senin dalam langkah diplomatik yang berisiko, mencari komitmen dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meredakan ketegangan dengan Ukraina, di mana para pemimpin Barat khawatir Kremlin merencanakan invasi.

Presiden Macron telah melakukan serangkaian panggilan telepon dengan sekutu Barat, Presiden Putin dan pemimpin Ukraina selama seminggu terakhir. Dia akan menindaklanjuti pada Hari Selasa dengan kunjungan ke Kyiv, mempertaruhkan banyak modal politik dalam misi yang bisa terbukti memalukan, jika dia kembali dengan tangan kosong.

"Kami sedang menuju tempat Presiden Putin, dalam banyak hal ini adalah lemparan dadu," kata salah satu sumber yang dekat dengan Macron kepada Reuters, seperti dikutip 7 Februari.

Rusia telah mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di dekat Ukraina dan menuntut jaminan keamanan NATO dan AS, termasuk bahwa NATO tidak pernah mengakui Ukraina sebagai anggota.

Dua sumber yang dekat dengan Presiden Macron mengatakan salah satu tujuan kunjungannya adalah untuk mengulur waktu, membekukan situasi selama beberapa bulan, setidaknya sampai pemilihan 'Super April' di Eropa - di Hungaria, Slovenia dan, yang terpenting bagi Presiden Macron, di Prancis.

Presiden Macron telah mencoba untuk membujuk dan menghadapi Putin selama lima tahun terakhir. Upayanya telah membawa dialog yang erat dengan pemimpin Rusia serta kemunduran yang menyakitkan.

Kunjungan Presiden Prancis ke Moskow dan Ukraina terjadi kurang dari tiga bulan sebelum pemilihan presiden di dalam negeri. Penasihat politiknya melihat potensi keuntungan pemilu, meskipun Macron belum mengumumkan apakah dia akan mencalonkan diri.

"Bagi presiden, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinannya di Eropa. Bahwa dia berada di atas keributan," ujar salah satu sumber pemerintah Prancis.