Lakukan Pelanggaran HAM Serius di Enam Negara, Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Terhadap Tentara Bayaran Rusia
Ilustrasi tentara bayaran Wagner Group. (Sumber: ssu.gov.ua via VOA)

Bagikan:

JAKARTA - Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap kontraktor militer swasta Rusia Wagner Group pada Hari Senin, serta pada delapan individu dan tiga perusahaan energi lainnya di Suriah, menuduh kelompok operasi klandestin atas nama Kremlin.

"Kelompok Wagner bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Ukraina, Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan dan Mozambik," sebut Uni Eropa dalam jurnal resminya, yang mencantumkan penyiksaan dan eksekusi di luar hukum, mengutip Reuters 14 Desember.

Rusia membantah melakukan kesalahan. Presiden Vladimir Putin mengatakan. kontraktor militer swasta memiliki hak untuk bekerja dan mengejar kepentingan mereka di mana pun di dunia, selama mereka tidak melanggar hukum Rusia. Presiden Putin mengatakan Grup Wagner tidak mewakili negara Rusia atau dibayar olehnya.

Larangan perjalanan dan pembekuan aset, yang dirancang untuk membatasi pemerintah mana pun dari bekerja dengan Grup Wagner, tidak mungkin berdampak besar di Moskow. Tetapi, mereka menandai pengerasan lebih lanjut dari kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap Rusia, kata para diplomat.

Daftar di jurnal resmi Uni Eropa juga menuduh Rusia terkait dengan Wagner untuk pertama kalinya secara terbuka dan terinci.

Uni Eropa memasukkan Dimitriy Utkin, mantan perwira intelijen militer (GRU), ke dalam daftar hitam, dengan mengatakan dia adalah pendiri Wagner, bertanggung jawab untuk "mengkoordinasikan dan merencanakan operasi untuk penempatan tentara bayaran Wagner Group di Ukraina".

Valery Zakharov, penasihat keamanan presiden Republik Afrika Tengah, adalah satu-satunya tokoh masyarakat Rusia dalam daftar. Uni Eropa menuduhnya mendalangi pembunuhan tiga wartawan Rusia yang sedang menyelidiki Wagner Group pada tahun 2018. Zakharov membantah mengetahui perusahaan itu, tautan apa pun ke sana, atau kesalahan apa pun.

Sementara, tiga lainnya yang terkena sanksi yakni, Andrey Troshev, Andrey Bogatov dan Alexander Kuznetsov, adalah komandan Wagner yang diterima oleh Presiden Putin di sebuah acara Kremlin, berpose bersamanya untuk foto yang diterbitkan oleh outlet berita Rusia Fontanka pada tahun 2017.

Reuters tidak dapat menghubungi Grup Wagner atau individu atau entitas mana pun yang terdaftar untuk dimintai komentar.

Dua orang lainnya, Denis Kharitonov dan Sergey Shcherbakov, adalah bagian dari kelompok tersangka tentara bayaran Wagner yang ditahan sebentar di Belarusia tahun lalu dan dikirim kembali ke Rusia, menurut kantor berita Belarusia Belta.

Uni Eropa juga mengatakan, Kharitonov telah berjuang untuk Rusia di Ukraina timur, "secara pribadi menembak jatuh sebuah helikopter Ukraina" di wilayah tersebut dan "menerima Order of Merit dari Federasi Rusia untuk Tanah Air".

Adapun tiga entitas berbasis di Rusia yang terkait dengan Grup Wagner yang menurut Uni Eropa terlibat dalam produksi minyak dan gas di Suriah juga terkena sanksi. Pertama, Evro Polis LLC, dianggap oleh pejabat Barat sebagai kedok hukum untuk Grup Wagner di Suriah, di mana Rusia telah melakukan intervensi sejak 2015 dalam perang saudara.

Untuk diketahui, sanksi tersebut mengikuti larangan perjalanan Uni Eropa dan pembekuan aset pada Oktober 2020 terhadap Yevgeny Prigozhin, yang dijuluki "juru masak Putin" karena hubungan dekatnya dengan Kremlin, yang menurut blok itu memiliki hubungan dekat dengan Grup Wagner. Evro Polis adalah perusahaan yang terkait dengan Prigozhin, kata pejabat Barat.

"Grup Wagner dibiayai oleh Yevgeny Prigozhin," sebut Uni Eropa pada Hari Senin dalam jurnal resminya. Prigozhin sendiri membantah tautan semacam itu dalam sebuah pernyataan pada Hari Jumat.

Secara terpisah, Uni Eropa pada Hari Senin mengadopsi sanksi terhadap rezim yang berkaitan dengan Mali, meskipun tidak ada nama yang ditambahkan. Reuters melaporkan pada Bulan September, junta militer Mali sedang berdiskusi tentang penempatan Kelompok Wagner di Mali, yang menurut Prancis tidak dapat diterima karena memiliki pasukan sendiri di wilayah tersebut.

Terkait