JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) langsung melakukan pembahasan substansi usai pimpinan dan anggotanya ditetapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hal ini agar target disahkannya RUU tersebut menjadi UU bisa tercapai pada 2022 mendatang.
"Insyaallah (disahkan pada awal 2022, red). Kita rencanakan paling lambat dua masa sidangnya harus selesai," ujar Ketua Pansus IKN, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di gedung DPR, Kamis, 9 Desember.
Politikus Golkar itu mengatakan, pihaknya akan memastikan dan menjaga pembahasan RUU IKN sesuai mekanisme perundang-undangan. Meskipun menurutnya, pemerintah dan mayoritas fraksi yang ada di DPR sudah menyepakati akan kebutuhan pemindahan ibu kota negara. Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) langsung melakukan pembahasan substansi usai pimpinan dan anggotanya ditetapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Walaupun kita diminta untuk bisa menyelesaikannya segera, kita berupaya mungkin untuk memenuhi semua prosedur dan tatib (tata tertib, red) peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi syarat-syarat formil, kemudian pembahasan substansinya kita optimalkan sebisa mungkin. Walaupun kita diminta untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Jokowi: Ini Penting Sekali
09 Desember 2021, 11:18
Pansus IKN, sambung Doli, juga akan menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak selama pembahasannya.
"Karena ini sesuatu yang penting, kita juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kemudian kita," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
