Didorong Deklarasi Dini Capres dan Koalisi, PDIP: Buat Apa? Pemilu Masih Lama
Ilustrasi politik (Photo by Hassan Pasha on Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA - PDIP merespons dorongan agar partai politik mendeklarasikan koalisi dan calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lebih awal.

Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mempertanyakan tujuan deklarasi dini tersebut. Sebab, dia menegaskan, waktu penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama.

Lagipula, menurutnya, kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru memasuki tahun ketiga.

“Buat apa deklarasi lebih awal. Pertama, ini baru tahun ketiga Pak Jokowi di periode kedua. Bahkan, 2022 tahun pertama akselerasi pemulihan pasca pandemi. Kedua, pemilu masih lama,” ujar Hendrawan, Kamis, 9 September.

Hendrawan membeberkan, ongkos politik yang dikeluarkan akan semakin besar bila parpol bergerak lebih dini. Bahkan, kata anggota Komisi XI DPR itu, tahun 2022 merupakan merupakan waktu bagi Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi G20 (Group of Twenty).

“Jadi kita harus fokus menjaga kehormatan tersebut,” katanya.

Dia pun menilai, parpol tidak akan terburu-buru untuk mendeklarasikan calon. Sebab, harus dipersiapkan matang agar hasilnya sesuai harapan.

"Semakin matang pertimbangan dalam penentuan capres dan koalisi maka akan melahirkan hasil yang semakin baik," tandas Hendrawan.

Sebelumnya, Relawan Prabowo-Puan meminta agar Partai Gerindra dan PDIP mendeklarasikan atau berkoalisi sejak dini mengusung Prabowo Subianto-Puan Maharani sebagai capres dan cawapres 2024. Bahkan relawan yang mengatasnamakan Presidium Nasional Poros Prabowo Puan ini mengajak partai lain untuk berkoalisi.

"Kami sangat sepakat dengan gagasan agar partai politik dan/atau gabungan partai politik agar segera mengumumkan koalisi lebih dini," kata Deklarator Poros Prabowo-Puan, Andianto dalam keterangan persnya Rabu, 8 Desember.

Menurut Andianto, dengan deklarasi lebih awal dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Rakyat diberikan kesempatan waktu yang luas untuk menilai, memilih, dan memutuskan pasangan yang paling tepat untuk pemimpin Indonesia ke depan.

"Ini adalah tradisi yang positif untuk pemilihan pemimpin di Indonesia yang lebih tepat," ujar Andianto.

Andianto mengaku, usulan itu juga sudah disampaikan ke Partai Gerindra dan PDIP. Kata dia, usulannya mendapat respons positif dari kedua partai.

"Semoga apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia mampu dijawab dan diselesaikan Prabowo dan Puan," kata Andianto.