Manuver Politik Parpol Koalisi Dinilai Tak Berarti Jika Belum Deklarasikan Capres
Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan sekretariat bersama Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri

Bagikan:

JAKARTA - Dinamika koalisi akhir-akhir ini semakin menarik setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendeklarasikan sekretariat bersama (Sekber). 

Selain itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga meluncurkan program PATEN sebagai platform koalisinya. Tapi muncul juga sejumlah partai politik (parpol) akan menyeberang ‘perahu’ koalisi.

Terkait hal itu, pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, menilai langkah para koalisi membangun Sekber atau meluncurkan program tidak akan mengubah peta politik. Menurutnya, manuver politik tersebut tidak berarti apa pun jika tidak disertai dengan deklarasi calon presiden (capres). 

"Gerindra-PKB kan baru sekretariat, itu belum deklarasi. Jadi, sebenarnya kondisinya sama sekali belum berubah. Sekretariat ya sekretariat saja, kan gedung, bisa dibubarkan itu. Berbeda kalau sudah ada deklarasi capres-cawapres," ujar Hendri Satrio, Rabu, 25 Januari. 

Menurutnya, saat ini semua koalisi masih dalam situasi sama antara KIB, KIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), dan Koalisi Perubahan (bakal koalisi NasDem, PKS dan Demokrat). Di mana masing-masing koalisi belum melakukan deklarasi capres.

"Jadi sebetulnya, saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Perubahan, sama posisinya. Yaitu belum ada pergerakan apa-apa," kata pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina itu. 

Dikatakan Hensat, peta politik tersebut belum akan berubah selama tidak ada faktor pemicu.

"Nah, faktor pemicu tersebut yakni pendeklarasian capres - cawapres," katanya. 

Sementara, pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan, berpendapat deklarasi sekber PKB dan Gerindra bisa juga diartikan macetnya komunikasi mereka dengan PDIP. Hal inilah, kata dia, yang bisa menjadi peluang bagi KIB untuk merangkul PDIP.

“Jika PDIP dan KIB bergabung mengusung Ganjar, tentu ini akan menjadi koalisi yang kuat dan solid. Koalisi keduanya bakal mungkin di bawah restu Presiden Joko Widodo," kata Yusak, Kamis, 25 Januari.

Yusak mengatakan, profil KIB dari awal memang sudah terkunci menjadi koalisi "penerus" pemerintahan Pak Jokowi.  

"Artinya, KIB akan cenderung mengikuti ke mana arah politik Jokowi, dan sejauh ini kan memang Ganjar yang mendapat prioritas endorsement dari Jokowi," jelas Yusak. 

Karena itu, sambungnya, jika PDIP mengajukan Ganjar sebagai capres, maka peluang berkoalisi dengan KIB sangat besar.  

"Agar tidak ketinggalan kereta, lebih bagus jika KIB segera menetapkan capres-cawapres nya. Lalu, KIB harus agresif lagi membangun komunikasi politiknya terutama dengan PDIP “ pungkas Yusak.