Ketika DPRD "Keramasi" Petinggi Transjakarta Gara-gara Busnya Sering Kecelakaan

JAKARTA - Kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi berkali-kali membuat DPRD DKI meradang. Kemarin, Komisi B DPRD DKI memanggil petinggi BUMD PT Transjakarta untuk meminta penjelasan mengenai masalah tersebut.

Saat rapat baru dibuka, Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi langsung mencecar Direktur Utama Transjakarta Mochammad Yana Aditya. Adi mempertanyakan latar belakang profesi Yana sebelum diangkat menjadi Dirut.

Sebab, sebelumnya, Yana sempat menjabat sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perikanan Nusantara (Persero). Adi sampai menyindir Yana sebagai "tukang ikan" yang tak mengerti masalah transportasi.

"Tidak mau saya tukang ikan bicara transportasi, apa yang mau dibahas. Saya mau tahu dulu ini yang memaparkan siapa yang mendasari orang yang bukan ahlinya. Pimpinan mau saya duduk dinsini digantikan staf saya? Orang yang bukan dipilih rakyat, tolong pimpinan paham," ucap Adi, Senin, 6 November.

Karenanya, Adi meminta Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi untuk menjelaskan profil seluruh direksi Transjakarta.

Selanjutnya, para anggota dewan mulai "keramasi" pejabat Transjakarta. Akibat kecelakaan bertubi-tubi yang dialami bus Transjakarta, Anggota Komisi B DPRD DKI Ichwanul Muslimin mengaku dirinya pasti akan mengundurkan diri jika menjadi direksi Transjakarta.

"Untuk direksi Transjakarta, saya langsung aja blak-blakan, kalau saya di posisi bapak sekarang, saya dengan sukarela mengundurkan diri," ungkap Ichwanul.

Ichwanul menyatakan jajaran direksi Transjakarta wajib dievaluasi. Sebab, kecelakaan Transjakarta bukan hanya baru terjadi selama dua bulan terakhir. Tercatat, sejak bulan September hingga akhir Desember 2021, sudah terjadi 248 kecelakaan bus Transjakarta.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto menantang Dirut Transjakarta Yana membuat pakta integritas yang menyatakan siap mundur dari jabatannya jika kecelakaan Transjakarta kembali terjadi.

"Kami menantang, meminta bapak membuat pakta integritas, di depan kami sekalian, apabila terjadi kesalahan lagi, bapak siap mundur. Kalau bapak berani, silakan, ini memberi sedikit keyakinan bagi kami bahwa keselamatan transportasi publik tak boleh main main," jelas Wahyu.

Melanjutkan, Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menduga ada proses rekrutmen yang tak sesuai dalam jajaran direksi BUMD PT Transjakarta, sehingga membuat manajemen Transjakarta menjadi buruk dan mengakibatkan busnya sering kecelakaan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI ini mempertanyakan latar belakang penunjukkan Achmad Izzul Waro selaku Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta. Dia menyebut Izzul tak pernah mengelola transportasi, melainkan pernah menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI.

"Direktur pelayanan, anda tidak punya track record di bidang transportasi, mengelola bajaj aja enggak pernah. track record anda TGUPP sebelumnya. Kan parah jadinya," tutur Gilbert.

Gilbert membeberkan alasan dirinya mencecar Izzul Waro. Ia menduga proses fit and proper test calon petinggi Transjakarta dilakukan dengan adanya intervensi dari pihak lain. Sehingga, hal ini yang membuat Transjakarta sering mengalami kecelakaan.

"Kita mengatakan track recodnya tidak wajar untuk masuk ke dalam direksi bidang pelayanan. Lalu apa yang kita dapatkan? Ya ini (sering kecelakaan)," ungkap Gilbert.

Sampai akhirnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menutup rapat bersama jajaran direksi BUMD PT Transjakarta dengan sejumlah rekomendasi. Aziz menyebut salah satu rekomendasi yang diberikan adalah kewajiban bagi Transjakarta untuk melakukan pembenahan organisasi (reorganisasi) struktur di lingkungannya.

Aziz menekankan Transjakarta wajib membuat satu bidang khusus penanganan aspek keselamatan dalam operasional Transjakarta. Bidang ini yang bertanggung jawab atas potensi kecelakaan bus.

"Yang pertama adalah harus diadakan reorganisasi struktur dan harus ada penanggungjawab di bidang keselamatan," tutur Aziz.

Rekomendasi selanjutnya adalah DPRD meminta Transjakarta memberikan hasil rekomendasi audit menyeluruh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Kemudian, DPRD mendesak Transjakarta menindak tegas operator bus yang menjadi mitra Transjakarta yang tidak mematuhi standar pelayanan minimal pengoperasian, dari kondisi bus hingga pramudinya.

"Review operator-operator yang tidak memenuhi SPM (standar pelayanan minimal). Jangan ragu-ragu apabila ada operator yang tidak memenuhi SPM ini agar ditindak," cecar Aziz.

Seperti diketahui, bus Transjakarta mengalami kecelakaan setidaknya enam kali dalam dua bulan terakhir. Kecelakaan terjadi pada 25 Oktober 2021 di Cawang, Jakarta Timur, yang menyebabkan dua orang tewas, yakni sopir dan penumpang bus Transjakarta. Sementara 31 orang penumpang mengalami luka-luka.

Selain di Cawang, juga ada kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat. Lalu, Kecelakaan kembali terjadi pada 29 Oktober 2021, di Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Lalu, pada Kamis, 2 Desember di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC). Kemudian, esok harinya terjadi kecelakaan tunggal bus TransJakarta di depan Ratu Plaza Jl Sudirman Jakarta.

Kemudian pada Senin, 6 Desember, bus Transjakarta rute Puribeta - Blok M terlibat kecelakaan tunggal menabrak lahan kosong di samping halte Puri Beta 2, Larangan, Kota Tangerang.