Akhiri Kesepakatan dengan Perusahaan Rezim Militer Myanmar, Kirin Jepang Ajukan Arbitrase Komersial

JAKARTA - Raksasa minuman Jepang Kirin Holdings Co. mengatakan pada Hari Senin, pihaknya telah mengajukan arbitrase komersial untuk mengakhiri kemitraan usaha patungannya dengan Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd., (MEHL) menyerukan proses "adil dan seimbang" untuk mengakhiri kesepakatannya dalam bisnis bir dengan entitas yang terkait dengan rezim militer Myanmar.

Anak perusahaan Kirin di Singapura mengambil tindakan dengan Pusat Arbitrase Internasional Singapura, setelah perusahaan tersebut gagal bernegosiasi dengan sukses mengenai penanganan Myanmar Brewery Ltd., perusahaan bir terbesar di negara Asia Tenggara tersebut, salah satu dari dua usaha yang dijalankan Kirin dengan Myanmar.

Sementara, proyek lainnya melibatkan Mandalay Brewery Ltd., yang nasibnya masih dibicarakan kedua pihak.

Kirin dalam sebuah pernyataan mengatakan, perusahaan yang berbasis di Tokyo tersebut melakukan upaya berulang kali untuk bernegosiasi dengan MEHL untuk mengakhiri kemitraan. Tetapi, entitas Myanmar tersebut ttidak kooperatif dalam negosiasi, secara efektif menolak proposal yang diajukan.

Selain itu, MEHL secara sepihak mengajukan petisi ke pengadilan distrik Yangon pada 19 November, untuk melikuidasi Myanmar Brewery, sebuah perusahaan yang dimiliki 51 persen oleh Kirin dan 49 persen oleh entitas Myanmar.

"Kirin Holdings menyampaikan mereka akan dengan tegas memprotes mosi yang tidak dapat dibenarkan ini, yang dibuat dengan mengabaikan Perjanjian Usaha Patungan serta melanggar hukum dan peraturan Myanmar," sebut pernyataan ini mengutip Kyodo News 6 Desember.

Kirin mengakuisisi Myanmar Brewery pada tahun 2015. Terlepas dari langkah Kirin, tidak diketahui akan seperti apa respon rezim militer myanmar, apakah akan mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh pusat arbitrase Singapura nanti.

Kirin menuduh entitas Myanmar menyediakan "pengelolaan dana kesejahteraan untuk militer (Myanmar)," yang dikenal sebagai Tatmadaw, yang merebut kekuasaan pada kudeta 1 Februari, menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.