Ada Kudeta, Raksasa Minuman Jepang Putus Hubungan dengan Perusahaan Militer Myanmar

JAKARTA - Raksasa minuman Jepang Kirin Holdings Co. Ltd, memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan perusahaan milik militer Myanmar. Keputusan diambil setelah militer Myanmar melakukan kudeta serta menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint pada awal pekan ini.

Kirin Holdings Co Ltd pada Hari Jumat mengatakan akan mengakhiri kemitraan usaha patungannya dengan Myanma Economic Holdings Public Co Ltd (MEHL). Kirin memegang 51 persen dari Myanmar Brewery dan Mandalay Brewery, dimana MEHL memegang sisanya.

Pernyataan ini dikeluarkan lima hari setelah kudeta. Diketahui, MEHL menyediakan layanan pengelolaan dana kesejahteraan untuk militer Myanmar, seperti melansir The Irrawaddy. 

"Mengingat keadaan saat ini, kami tidak memiliki pilihan selain mengakhiri kemitraan usaha patungan kami saat ini MEHL. Kami akan mengambil langkah-langkah sebagai masalah yang mendesak untuk memberlakukan penghentian ini,” kata Kirin.

Kirin mengatakan, Presiden dan CEO perusahaan Yoshinori Isozaki, sangat prihatin dengan tindakan militer baru-baru ini di Myanmar, yang bertentangan dengan standar dan kebijakan hak asasi manusia yang sangat diperhatikan Kirin.

Kirin sebelumnya menghadapi kecaman internasional atas kemitraannya dengan militer Myanmar di tengah tuduhan genosida terhadap Rohingya. Tahun lalu, Kirin menyewa Deloitte Tohmatsu Financial Advisory untuk melakukan tinjauan independen terhadap struktur keuangan dan tata kelola MEHL. Namun, penyelidikannya terhadap koneksi militer MEHL berakhir secara tidak meyakinkan karena akses ke informasi ditolak.

Meskipun demikian, Kirin berhenti melakukan pembayaran dividen kepada perusahaan milik militer tersebut pada November. Bisnis Kirin di Myanmar mencatat laba operasi sebesar US $ 115 juta (161,84 miliar kyat) pada 2019, menurut perusahaan tersebut. Kirin diketahui berinvestasi di Myanmar pada tahun 2015.

Kelompok hak asasi, Justice for Myanmar, memuji keputusan Kirin dan meminta komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada bisnis milik militer Myanmar, direktur mereka, dan rekan bisnis yang signifikan.