JAKARTA - Massa buruh menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Buruh berharap Anies tak jadi gubernur penakut dan tak menjadi 'bencong'.
"Saya mengatakan Pak Anies Baswedan jangan menjadi Gubernur yang bencong, jangan jadi Gubernur yang takut, karena hari ini jelas-jelas itu putusan MK, Gubernur DKI harus berani melawan itu, Gubernur Jabar belum menetapkan upah, kenapa berani-beraninya menetapkan UMP DKI Jakarta," ujar perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta, Senin, 29 November.
Sony mengatakan, serikat buruh meminta revisi UMP 2022 dilakukan secepatnya. Paling tidak, buruh mendesak ada kenaikan maksimal 10 persen.
"Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 37 ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen, Gubernur harus berani," katanya.
"Soal menyinggung Pak Anies 'jangan jadi gubernur bencong', mungkin mereka 'keceplosan' akibat situasi dinamis saat unjuk rasa," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif kepada wartawan, Senin, 29 November, malam.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jelaskan soal Penetapan UMP DKI, Wagub Riza Patria Minta Buruh Tak Demo Berlebihan
30 November 2021, 08:42
Syarif memaklumi, situasi unjuk rasa yang kurang kondusif sehingga buruh menggunakan diksi 'bencong'. Meski demikian, dia mengapresiasi demo yang berjalan damai.
"Saya sangat memahami aspirasi kawan-kawan buruh, dan ketika unjuk rasa situasinya kadang tidak terkendali. Tapi saya apresiasi situasi damai bisa terjaga," ucapnya.
Menurutnya, buruh yang menyinggung Anies agar tak menjadi bencong justru menjadi pelecut seluruh pihak. Syarif yakin Anies memaafkan ucapan buruh yang menggunakan sebutan bencong.
"Saya sangat memaklumi, dan Pak Anies juga saya pastikan akan memaafkan. Semangat pernyataan itu adalah mendorong Pak Anies dapat memberikan solusi, semoga ada win-win solution, antara buruh, Pemprov, dan kalangan pengusaha," katanya.
Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai demo kepada Anies salah salah alamat sebab seharusnya ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.
"Mereka berbuat seperti itu karena belum mengerti secara utuh dijelaskan saja aturan yang ada bahwa sebaiknya mereka berdemo ke Menaker yang terlibat dalam pembuatan aturan secara nasional," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kepada wartawan, Senin, 29 November.
Dia menilai protes tak tepat ditujukan ke Anies karena UMP 2022 merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tanggung jawab UMP dinilai berada di tangan Menaker.
"UMP saat ini kebijakan pemerintah pusat karena ada omnibus law. Ya harusnya tanggung jawab Menaker," imbuhnya.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
