Pemprov DKI Jelaskan Kemahalan Bayar Formula E Dibanding Kota Lain Bukan Masalah

JAKARTA - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto atau BW menyebut lebih mahalnya pembayaraan komitmen fee pelaksanaan ajang balap Formula E yang di Jakarta tak jadi masalah.

Hal ini disampaikan untuk merespons penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam mengusut dugaan korupsi yang terjadi dalam ajang balap mobil listrik itu, komisi antirasuah sedang mendalami beberapa hal termasuk adanya kemahalan bayar komitmen fee yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau merujuk pada penjelasan Pak Alberto (Chief Championship Formula E Operation, Alberto Longo), enggak ada masalah dengan itu. Enggak ada masalah sama sekali," kata Bambang kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 29 November.

BW juga menyebut perihal kemahalan bayar ini nantinya akan dijelaskan oleh Alberto. Alasannya, keputusan ini bukan diambil oleh Pemprov DKI melainkan pembayaran disesuai dengan keputusan FEO sebagai pemegang izin balap Formula E.

"Jadi kalau teman-teman KPK mau ketemu dengan Alberto, mau melakukan konfirmasi macam-macam silakan, jadi Alberto-nya juga sudah setuju ya," tegasnya.

Atas alasan inilah, eks Pimpinan KPK meminta penyelidik untuk memanggil FEO. Tujuannya agar mereka dapat menjelaskan penghitungan yang menyebabkan pembayaran komitmen fee untuk pelaksanaan Formula E di Jakarta lebih mahal.

"Sebenarnya Alberto sudah menjelaskan cuma kan ini bukan untuk konsumsi publik, kita enggak punya otoritas untuk menjelaskan itu. KPK sudah kita minta untuk komunikasi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengakui sedang mengusut dan sudah memeriksa beberapa pihak terkait dugaan korupsi terkait pelaksanaan ajang balap Formula E. Hanya saja, tak dirinci siapa saja pihak yang telah dipanggil dan diperiksa itu.

Terbaru, komisi antirasuah akan menyelidiki sejumlah hal termasuk dugaan kemahalan bayar komitmen fee dari Pemprov DKI kepada pihak penyelenggara.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta membayar 122,102 juta poundsterling atau senilai Rp2,3 triliun kepada penyelenggara ajang balap ini. Harga ini terhitung lebih mahal karena negara lain hanya mengeluarkan uang sebesar Rp1,7 miliar hingga Rp17 miliar.