Warga Bantaran Kali Masih Menolak Relokasi ke Rusun, PDIP: Contoh Ahok, Kasih Kompor atau Kulkas

JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, menyebut masih ada sejumlah warga yang tinggal di bantaran kali enggan melakukan pembebasan lahan untuk program normaliasasi.

Hal itulah yang menyebabkan proses pembebasan lahan pemukiman warga masih tersendat, sehingga konstruksi normalisasi belum dilakukan. Ida menuturkan, warga yang enggan membebaskan lahannya lantaran tak ingin direlokasi.

"Kenapa mereka nggak mau relokasi. Karena sekarang tinggalnya di Jakarta Pusat, di selatan. Masak, sekarang mereka harus di ujung," kata Ida kepada wartawan, Selasa, 16 November.

Ida mengaku sempat menyarankan kepada Pemprov DKI untuk menggunakan cara mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat merelokasi warga gusuran. Saat itu, Ahok "merayu" warga untuk mau pindah ke rumah susun dengan berbagai fasilitas.

"Saya bilang, lakukan dengan cara gubernur yang lalu, dikasih perangsang. Kasih kompor atau kulkas," ujarnya.

Ida mencontohkan salah satu lokasi yang direncanakan menjadi tempat relokasi normalisasi di Rumah Susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Sampai saat ini, Rusun Nagrak masih sepi penghuni. Dari 14 tower yang dibangun, baru 2 tower terisi.

Padahal, Ida mengaku dirinya juga kerap meminta jajaran Pemprov DKI untuk membangun sejumlah sarana pelayanan masyarakat di dekat Rusun Nagrak. Sebab, lokasinya yang berada di ujung utara Jakarta dianggap sulit diakses.

"Saya selalu mendorong Dinas Perumahan untuk membangun rumah dengan fasilitas lengkap. Misalkan di Nagrak belum ada pasar dan puskesmas, Lo bikin dong. Lalu lintas busway juga bisa dibangun di situ agar warga kena normalisasi bisa pindah ke sana," tutur Ida.

Selain itu, Ida juga mendorong Dinas Perumahan membangun rusun di Jakarta Selatan agar mereka mau pindah ke lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal lamanya.

"Pada tahun 2022 kita mendorong ada pembebasan lahan dan harapannya 2023 rumah susun di Jaksel bisa terbangun," pungkasnya.