JAKARTA - Komisi II DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah segera menyepakati jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hingga hari ini keduanya belum satu suara soal waktu gelaran pesta demokrasi tersebut.
"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, kepada wartawan, Selasa, 2 November.
Hingga hari baik pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU belum lagi mengagendakan rapat bersama membahas waktu pelaksanaan Pilkada. Dimana sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat soal hari pencoblosan, pemerintah menginginkan Mei sementara KPU mengusulkan Februari 2024.
Menurut Saan, kesepakatan yang sama antara KPU dan pemerintah sangat penting. Sebab, akan berdampak pula pada kesepakatan di DPR lantaran dipastikan ada perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi.
"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat. Nanti nuansanya udah politis," kata politikus NasDem itu.
"Masak sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," lanjut Saan.
BACA JUGA:
Saan mengatakan, Komisi II DPR tidak pernah menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Namun, menurutnya, tentu lebih cepat lebih baik.
Sebab dengan begitu, tambahnya, publik juga mendapatkan kepastian soal pelaksanaan Pemilu 2024 yang pasti akan bergulir.
"Itu jawab spekulasi Pemilu diundur, 2024 udah firm. Kedua, publik perlu juga tahu soal kepastian tanggal dan bulan apa pemilu dilakukan. Ini juga tentu diperlukan untuk persiapan lebih awal untuk penyelenggara, partai, semua," pungkas Saan.