Tentang yang Tinggal Jauh dari Jakarta dan Habiskan Hidup di Jalan

Tentang yang Tinggal Jauh dari Jakarta dan Habiskan Hidup di Jalan

Suasana di Perumahan Thoyibah di Bekasi (Detha Arya Tifada/VOI)

Bagikan:

Artikel "Menyoal Stigma 'Kita adalah di Mana Rumah Kita Berdiri'" telah membahas stigmasisasi tentang bagaimana seseorang dilihat dari wilayah tempat tinggalnya. Bagian dari Tulisan Seri khas VOI, "Kapan Mapan Papan?". Lewat artikel ini, kita akan melihat magnet Jakarta dalam industri properti. Tentang kita yang tinggal di pinggiran, yang setiap hari harus rela berjam-jam menempuh perjalanan untuk mencari nafkah di Ibu Kota

 

Arie Noorhadi datang dengan wajah berseri. Jabat tangannya erat, suaranya lantang. Ia tetap jadi orang yang terakhir muncul kala kami ramai-ramai kongko di warung mi Aceh seberang kampus Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun, bahasa tubuhnya tak bohong. Ada perubahan besar dalam hidupnya. Arie memang baru menjalani kehidupan baru: pindah kantor.

Momen itu kentara betul di ingatan. Arie cerita banyak hal. Meski yang paling kami ingat adalah tentang bagaimana hidupnya kini tak lagi habis di jalan. Rumah Arie di Laladon, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Sebelum pindah ke sebuah kedai kopi di Margonda, Depok, Arie si barista harus menempuh perjalanan dua jam dengan sepeda motor ke Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, setiap hari.

Habis di jalan bukan masalah Arie seorang. Gita Rachma juga mengalami. Setiap hari, Gita menghabiskan waktu hampir lima jam hanya untuk pulang-pergi kantor. Perjalanan dari rumahnya di Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat ke kantornya di Rawa Buaya, Tangerang, ia tempuh dengan commuter line. Gita lelah luar biasa, sejatinya. Namun, indekos bukan pilihan. Untuk pindah kerja pun, rasanya sayang.

"Setiap hari juga kepikiran (pindah kerja). Tapi, posisi gue kan udah enak di sini," kata Gita lewat pesan singkat, Jumat, 7 Februari.

Kemacetan di Jakarta Pusat (Irfan Meidianto/VOI)

Pengamat tata ruang, Nirwono Yoga menyampaikan sudut pandang soal permasalahan ini. Menurutnya, kehidupan habis di jalan yang dijalani Arie, Gita, dan banyak dari kita semua disebabkan oleh kegagalan pemerintah mewujudkan pembangunan peradaban yang merata. Jakarta terlalu silau, seakan satu-nya tempat orang mencari uang. Hal ini berkaitan dengan geliat industri properti.

Menurut Nirwono, secara alami, industri properti bergerak mengikuti peradaban. Dengan bahasa sederhana, pembangunan massal proyek perumahan hanya akan dilakukan di lokasi-lokasi yang mepet dengan Jakarta. Pola itu saling bertali dalam simpul mati. Tak akan terurai hingga peradaban --kantor, industri, dan lapangan kerja-- tersedia merata di semua wilayah. 

"Pemerataan pembangunan perumahan di Jabodetabek belum terwujud. Hanya yang kaya dan sangat kaya yang bisa tinggal layak di dalam dan pusat Jakarta. Sementara, yang menengah atas terpaksa tinggal di pinggiran hingga keluar ke kota tetangga," kata Nirwono dihubungi VOI, beberapa waktu lalu.

Jujur saja, tak mudah membereskan persoalan ini. Menurut Nirwono, pemerintah di berbagai tingkat, dari daerah hingga pusat harus bersinergi dengan kuat untuk melahirkan solusi-solusi. Jika pemerataan peradaban terlampau sulit dilakukan, setidaknya, sebagai solusi jangka pendek, penyelenggara negara wajib memastikan harga rumah tetap terjangkau dengan membangun hunian vertikal. Bukan apa-apa, hari ini, perbedaan harga tanah antara satu wilayah dengan wilayah lain amat timpang.

"Solusi yang tepat bagi pemerintah untuk masalah tersebut adalah Pemda DKI dan pusat harus membangun hunian vertikal berupa rusunawa untuk MBR, flat ntuk pekerja, mahasiswa, atau keluarga muda. Apartemen untuk menengah atas. Yang berada dalam kawasan terpadu," tutur Nirwono.

Menyilaukan sejak Batavia

Silau gemilang Jakarta bukan baru-baru. Sejak Batavia, Ibu Kota telah memiliki daya tarik yang jauh melampaui kota dan daerah lainnya. Kedatangan armada Belanda pimpinan Cornelis de Houtman tahun 13 November 1596 lalu jadi awal. Kala itu, Ibu Kota masih bernama Jacatra, dikenal sebagai kota kecil yang terletak di sebelah barat laut Pulau Jawa. Sejak itulah banyak kapal-kapal Belanda merapat ke pelabuhan bernama Sunda Kelapa.

Melihat geliat itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterzoon Coen menyusun rencana untuk menguasai Jacatra. Upayanya baru berhasil pada 30 Mei 1619. Olehnya, Jacatra diubah menjadi Batavia. Ia menjadikan kota tersebut sebagai tempat bertemunya kapal-kapal Belanda, yang perlahan tapi pasti menjadikannya sebagai pusat kegiatan dari kongsi dagang Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Sejarawan JJ Rizal mengisahkan kondisi itu kepada VOI beberapa waktu lalu. Menurutnya, aktivitas perdagangan mengangkat nama Jakarta jadi amat masyhur dalam pergaulan internasional pada masa itu. JJ Rizal melengkapi, penaklukan Jayakarta --yang setelahnya diikuti perdagangan-- jadi salah satu momentum penting bagi Belanda membangun koneksi global.

Kala itu, Batavia dijadikan sebagai ladang bisnis rempah. Lainnya menjadikan Jakarta sebagai tempat transit untuk mengisi ulang persediaan makanan. “Dari sini (penaklukan Jayakarta), posisinya (Jakarta) sebagai Ibu Kota Belanda membuat kota berjuluk "The Queen of East" menjadi kota tempat beragam etnis bangsa datang beranak-pinak,” tutur JJ Rizal.

Infografis (Raga Granada/VOI)

Pada tahun-tahun awal Belanda masih mendiami kawasan Kota Tua, mereka memimpikan membangun rumah di tepi kanal. Hunian tepi kanal, bagaimana pun adalah obat bagi kerinduan mereka pada negara asal. Seiring waktu, di tahun 1920-an, pemerintah kolonial Belanda mulai memanfaatkan lahan seluas seratus hektare di Menteng untuk dijadikan hunian prestisius.

Zeffri Hendrik, dalam buku berjudul "Jakarta Punya Cara", berkisah: Rumah di wilayah tersebut bervariasi, dari yang paling besar sampai terkecil. Cerita itu ia tuliskan dalam salah satu cerita berjudul Fenomena Perumahan di Batavia dan Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, ambisi pemerintah membangun perumahan makin marak. Perumahan instansi jadi yang didahulukan.

Mereka mengadopsi cara pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sebelumnya telah membangun perumahan untuk pegawainya di Menteng. Tak hanya di Jakarta Pusat. Ambisi itu meluas ke wilayah Jakarta lain. “Kebutuhan lahan untuk perumahan mereka, khususnya di wilayah Jakarta telah merambah ke berbagai wilayah yang berada di luar area Jakarta Pusat. Terbanyak rumah jenis instansi itu berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Di daerah tersebut tercatat 15 departemen yang menyediakan kavling perumahan yang dibangun di Kebayoran baru,” cerita Zeffri Hendrik.

Seiring perkembangan zaman, pembangunan rumah sudah tak lagi dilakukan oleh pemerintah saja. Hal itu bermula semenjak tahun 1970-an. Pada saat itu, Pemerintah Kota Jakarta mulai membuka diri dan mengizinkan pihak swasta untuk membukakan lahan perumahan di berbagai wilayah yang dianggap dapat berkembang sebagai alternatif penyelesaian masalah kepadatan pendunduk.

Sebut saja, proyek pembangunan di wilayah Tomang yang terkenal lahan becek namun diminati sehingga dibuat perumahan. Wilayah Cempaka Putih yang dulunya sawah diubah menjadi perumahan, wilayah Pluit yang berbatasan dengan wilayah pesisir dibuatkan kompleks perumahan pula. Serta merambah wilayah-wilayah lainnya di Jakarta.

Bahkan, saking tak bisa menampung seluruh pendatang yang terus berdatangan ke Ibu Kota, maka dikembangkan pula perumahan di wilayah pinggiran Jakarta, seperti bintaro, Ciputat, Pamulang, Bekasi, dan depok. Hasilnya, hingga hari ini masyarakat kebanyakan menempati daerah-daerah tersebut sebagai opsi untuk memiliki rumah.

Artikel Selanjutnya: "Segala Panduan bagi Generasi Muda Wujudkan Mimpi Beli Hunian"