Pesan Anak Buah Anies ke Warga Ciliwung Urus Pembebasan Lahan: Jangan Gunakan Makelar Tanah
JAKARTA - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Yusmada Faizal meminta warga yang rumahnya terdampak normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurus administrasi pembebasan lahan secara mandiri.
Yusmada meminta warga tak menggunakan jasa pengurusan pembebebasan lahan dari pihak lain, terlebih yang membuat warga rugi. Mengingat, saat ini warga di bantaran Kali Ciliwung tengah diresahkan kemunculan makelar tanah (broker).
"Warga langsung saja, jangan menggunakan makelar tanah. Mereka jangan dipercaya. Langsung saja dengan kita," kata Yusmada kepada wartawan, Jumat, 24 September.
Saat ini, Pemprov DKI tengah memproses pembebasan laan di tujuh kelurahan. Proses pembebasan tersebut dimulai dari peta bidang, appraisal atau penentuan nilai jual tanah yang dimiliki warga, hingga musyawarah.
"Kita upayakan pembebasan lahan itu selesai paling telat bulan November. Sekarang semoga persoalan dengan warga clear. Mulai dari pertama peta bidang, appraisal, musyawarah. Kalau itu clear, ya bayar," ungkap Yusmada.
Baca juga:
- Bocah 13 Tahun yang Tenggelam di Sungai Ciliwung, Tewas Usai Selamatkan Temannya
- DLH: Kualitas Air Sungai DKI Jakarta Sangat Memprihatinkan
- Normalisasi Ciliwung Dikebut Pemprov DKI, Warga Cawang Belum Tenang karena ‘Dihantui’ Calo Tanah
- DKI Segera Relokasi Warga Terdampak Normalisasi Sungai ke Rusun Pasar Rumput
Proses pembebasan lahan normalisasi Ciliwung ini telah dilakukan Pemprov DKI sejak tahun 2019 dan hingga kini belum selesai seluruhnya. Sampai akhirnya, warga diresahkan dengan adanya makelar tanah berkedok biro jasa dalam proses pembebeasan lahan.
Dikabarkan, awalnya ada pihak yang menyebarkan informasi bahwa pembebasan lahan sulit dilakukan jika warga mengurus sendiri.
Sampai akhirnya, pihak yang diduga makelar tanah tersebut menawarkan warga untuk membantu mengurusi surat yang diperlukan dalam pembebasan lahan dengan mematok komisi yang cukup besar.
Menurut informasi warga di lokasi, oknum broker dan makelar itu menawarkan surat perjanjian kesepakatan terkait percepatan pembebasan lahan yang mamatok 25 persen komisi dari total penggantian atas satu rumah warga. Isi dalam perjanjian itu dirasa merugikan warga.