Sebut Anies Baswedan Gubernur Tak Pintar, Modal Santun doang, Denny: Coba Ahok, Formula E Tak Pakai APBD

JAKARTA - Pegiat media sosial Denny Siregar membandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam merealisasikan ajang balap mobil listrik, Formula E. Bila Ahok yang menangani itu tidak mungkin menyedot anggaran APBD DKI hampir Rp1 triliun. 

"Anies Baswedan enggak pintar, sungguh. Coba kalau Ahok yang selenggarakan Formula ini tentu bukan duit APBD yang dia pakai, duitnya swasta," terang Denny dikutip dari Youtube CokroTV, Selasa, 31 Agustus.

Salah satu warisan Ahok di Jakarta adalah Simpang Susun Semanggi. Jalan sepanjang 1,6 kilometer dengan bentuk melingkar di jantung ibu kota ini sama sekali dibangun tanpa menggunakan APBD DKI. Jumlahnya pun fantastis, Rp345,067 miliar.

"Lihat Ahok ketika dia bangun Jembatan Semanggi, ada negosiasi supaya swasta ikut membangun negeri. Nah kalau pakai duit swasta kalau pun Formula E akhirnya tidak jadi juga enggak rugi apa-apa. Inilah (Anies) Gubernur DKI yang modalnya santun doang, sebenarnya kepintaran lah yang lebih diutamakan," sindir Denny.

Denny juga menyinggung langkah Anies dan tujuh fraksi terdiri dari Gerindra, PKS, Golkar, NasDem, PAN, PKB dan PPP yang membentuk kekuatan menolak hak interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI. Menurutnya, Anies dan fraksi-fraksi telah memberikan kesan buruk ke publik bahwa merekalah penguasa sesungguhnya. Rakyat, hanya dibutuhkan saat pemilihan umum semata.

"Bisa-bisanya mereka pamer kemana-mana seolah tunjuk kekuatan pada rakyat. Rakyat kalian mau apa?  Kami disini yang berkuasa kalian diam saja! Kalian tidak tahu apa-apa, kalian baru kami perlukan nanti waktu pemilihan dan kalian itu bukan tuan kami, kamilah yang sebenarnya tuan kalian supaya kami bisa terus berkuasa," sindir Denny. 

Ironis bila interpelasi yang merupakan hak untuk bertanya diposisikan sebagai hak untuk menghakimi. Bila agenda Formula E tak memiliki cacat cela dalam pelaksanaan, lantas kenapa Anies Baswedan harus mengumpulkan para petinggi fraksi di DPRD DKI?

Lagipula, sambung Denny, sebagai legislatif DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Kalau si pengawas dengan yang seharusnya diawasi, bukankah Ini semua adalah kesalahan besar dalam melaksanakan fungsi pengawasan? Maaf ya, ini ibarat maling yang bekerjasama dengan satpam untuk melakukan sebuah kejahatan besar,  enggak ada yang mengawasi, semua sepakat dengan satu tujuan," terang Denny.