Lawan LGBT, Pemerintah Hongaria Usulkan RUU Larangan Konten Perubahan Gender

JAKARTA - Partai Fidesz yang berkuasa di Hongaria mengusulkan undang-undang yang melarang penyebaran konten promosi perubahan gender atau homoseksualitas di sekolah-sekolah. Langkah yang disebut para aktivitas sebagai Undang-Undang Propaganda Gay Rusia pada tahun 2013. 

Pemerintah nasionalis Perdana Menteri Viktor Orban, yang menghadapi pemilihan pada awal 2022 dan mempromosikan agenda konservatif Kristen, telah bergerak lebih jauh melawan komunitas LGBT+ sejak tahun lalu. Partai PiS yang berkuasa di Polandia, sekutu utama Fidesz di Uni Eropa, telah mengambil sikap yang sama selama bertahun-tahun.

Amandemen terbaru, yang diajukan ke parlemen pada Hari Kamis oleh anggota Parlemen Fidesz untuk RUU yang menghukum pedofilia mengatakan, anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh diperlihatkan konten pornografi, atau konten apa pun yang mendorong perubahan gender atau homoseksualitas. Ini juga berlaku untuk iklan.

Selain itu, RUU ini juga mengusulkan pembuatan daftar oerganisasi yang diizinkan untuk mengadakan sesi pendidikan seksual di sekolah.

"Undang-undang baru yang diusulkan oleh Fidesz akan secara serius mengekang kebebasan berbicara dan hak-hak anak," kata kelompok hak asasi Hatter dalam sebuah pernyataan, menyamakan RUU itu dengan Undang-Undang Propaganda Gay Rusia, seperti melansir Reuters Jumat 11 Juni. 

"Langkah ini membahayakan kesehatan mental anak-anak LGBTQI dan mencegah mereka mendapatkan akses ke informasi dan dukungan afirmatif," lanjut pernyataan tersebut.

Hatter dan enam kelompok hak asasi lainnya meminta Fidesz untuk menarik RUU itu, yang bisa divoting minggu depan. Sebagai perbandingan, Undang-Undang Rusia tahun 2013 melarang penyebaran propaganda tentang hubungan seksual 'non-tradisional' di kalangan anak muda Rusia.

Pernikahan sesama jenis tidak diakui di Hongaria dan hanya pasangan heteroseksual yang dapat mengadopsi anak secara sah.

Sementara, Pemerintah Orban, yang meningkatkan retorika anti-LGBT ketika krisis virus corona menghantam ekonomi, telah mendefinisikan ulang pernikahan sebagai penyatuan antara satu pria dan satu wanita dalam konstitusi dan membatasi adopsi gay.

Ini juga melarang status hukum untuk semua orang transgender, termasuk mereka yang telah beralih, undang-undang berlaku surut yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional.

Tahun lalu sebuah buku anak-anak, 'Wonderland Is For Everyone', yang bertujuan untuk membantu anak-anak belajar menerima minoritas dan melawan pengucilan sosial, menyebabkan kegemparan dalam politik Hongaria, dengan pemerintah melabelinya sebagai "propaganda homoseksual" yang harus dilarang dari sekolah.

Orban telah menjabat sebagai Perdana Menteri Hongaria dengan dukungan setia Fidesz sejak tahun 2010. Tetapi, partai-partai oposisi bersatu melawan Fidesz untuk pertama kalinya dan menyusulnya dalam jajak pendapat.

Hari Kamis kemarin, Orban mengumumkan kenaikan upah minimum dan menegaskan kembali rencana untuk pengembalian pajak yang besar kepada keluarga di tahun 2022, menyiapkan panggung untuk kampanye pemilihannya kembali.