PM Suga Ingin Vaksinasi COVID-19 di Jepang Selesai Bulan November

JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan keinginannya untuk menyelesaikan vaksinasi COVID-19 seluruh warga Jepang pada November mendatang.

Melansir Kyodonews Kamis 10 Juni, pernyataan ini PM Suga disebut sebagai salah satu usahanya untuk meningkatkan dukungan publik, jelang Pemilihan Umum akhir tahun ini.

Jepang menargetkan pemberian 40 juga dosis vaksin COVID-19 hingga akhir Juni ini, jelang Olimpiade Tokyo yang diadakan dalam skala lebih kecil dengan langkah antisipasi infeksi, kata PM Suga di hadapan pemimpin oposisi pada debat Parlemen Jepang Rabu kemarin.  

"Kami berharap bisa menyelesaikan semua warga yang ingin divaksinasi mulai Oktober hingga November tahun ini," kata perdana menteri yang mulai menjabat September lalu.

Jepang yang diketahui memiliki sekiyar 126 juta penduduk, diketahui baru memvaksin sekitar 4 persen warganya hingga Selasa lalu, kendati secara bertahap kecepatan program vaksinasi COVID-19 di negara tersebut meningkat. Meski, jumlahnya masih sangat jauh dibanding Inggris dan Amerika Serikat.

Sementara, jumlah sebenarnya orang yang memenuhi syarat untuk disuntik di Jepang lebih kecil, karena vaksin COVID-19 Pfizer Inc. baru disetujui untuk digunakan pada orang berusia 12 tahun ke atas, sementara Moderna Inc. telah diizinkan untuk usia 18 tahun ke atas.

Awalnya, program vaksinasi di Jepang diperuntukkan bagi petugas kesehatan dan orang-rang berusia 65 tahun ke atas yang rentan terhadap gejala parah. Bulan ini, Pemerintah Jepang memperluas jangkauan vaksinasi, dengan target orang-orang yang memiliki penyakit bawaaan seperti diabetes, serta mereka yang memiliki akses ke pusat vaksinasi di tempat kerja dan kampus universitas

"Situasinya telah sangat berubah sejak vaksin tersedia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan suntikan," ujar PM Suga yang juga Pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang.  

Pertemuan dan debat dengan parlemen kemarin, menjadi yang pertama sejak Juni 2019, dengan Suga berhadapan dengan Yukio Edano, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang mengkritiknya karena tidak memiliki rasa krisis dalam menanggapi pandemi. Dan, secara prematur mencabut keadaan darurat sebelumnya di Tokyo dan beberapa daerah lainnya. 

Ilustrasi Olimpiade Tokyo 2020. (Wikimedia Commons/Real Estate Japan)

"Anda tidak dapat menebus nyawa begitu mereka hilang. Politik tidak dapat bertanggung jawab atas nyawa yang hilang, dan perdana menteri tidak cukup menyadari hal ini," kritik Edano, menyerukan perubahan pemerintahan.

Suga tidak mengatakan kapan dia berencana membubarkan DPR untuk pemilihan umum, menegaskan kembali bahwa prioritasnya adalah mengendalikan COVID-19.

Pemilihan harus diadakan sebelum masa jabatan anggota majelis rendah saat ini berakhir pada Oktober, sementara perdana menteri harus segara mencari mandat baru dari pemilih, sebelum masa jabatannya sebagai Ketua LDP berakhir pada September. 

Tetapi, dukungan publik terhadap Suga mengalami penurunan di tengah ketidakpuasan terkait penanganan pandemi COVID-19, dengan peringkat persetujuan Kabinetnya turun menjadi 41,1 persen dalam jajak pendapat Kyodo News pada Mei dibandingkan dengan 44,0 persen bulan sebelumnya.

Terkait dengan Olimpiade, PM Suga menegaskan akan kembali melanjutkan persiapan kendati mendapat tentangan publik yang kuat. Di mana, 60 persen penduduk Jepang dalam jejak pendapat Mei menginginkan Olimpiade ditunda. 

"Saya ingin mengirim pesan dari Jepang, dunia telah menghadapi kesulitan yang dibawa oleh virus corona baru dan mengatasinya dengan bersatu," tukas Suga, seraya mengatakan akan mengurangi jumlah pejabat Olimpiade, pekerja dan anggota pers dari luar negeri, untuk memastikan kesehatan dan keselamatan publik. 

Ditanya oleh Ketua Partai Komunis Jepang Kazuo Shii, apakah pementasan Olimpiade tersebut sepadan dengan risikonya terhadap kesehatan masyarakat. Lugas PM Suga menjawab.

"Melindungi kehidupan dan keselamatan orang-orang adalah tanggung jawab saya,".