Permintaan Maaf PM Suga karena Banyak Anggota Parlemen Jepang Main ke Kelab Malam
PM Jepang Yoshihide Suga (Sumber: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyampaikan permintaan maaf setelah sejumlah pejabat parlemen dari koalisinya kedapatan mengunjungi kelab-kelab malam. Masalahnya, pemerintahan Suga sendiri yang telah menyerukan agar semua orang tak bepergian untuk menekan penularan COVID-19.

Permintaan maaf disampaikan Rabu, 27 Januari. Kunjungan para pejabat itu jadi gangguan bagi Suga. Tingkat dukungan terhadap Suga terus menurun sejak ia menjabat beberapa bulan lalu. Banyak yang tak puas dengan cara Suga yang lambat dan tak konsisten dalam menangani pandemi.

"Saya sungguh meminta maaf karena ini terjadi di kala kami meminta orang-orang untuk tidak makan di luar selepas pukul 8 malam dan untuk menghindari bepergian yang tidak penting dan tidak mendesak," kata Suga pada parlemen.

"Setiap anggota parlemen seharusnya mengambil sikap untuk mendapatkan pemahaman publik."

Bulan ini Jepang mengeluarkan status darurat di Tokyo dan sejumlah area lain untuk meredam lonjakan drastis kasus COVID-19. Langkah tersebut mencakup kebijakan yang mengharuskan restoran dan bar untuk tutup pada pukul 8 malam.

Namun saat ini tak ada penalti yang berlaku bagi mereka yang tidak mematuhi aturan itu. "Sikap saya ceroboh. Di kala kami meminta orang-orang untuk bersabar," kata seorang anggota parlemen senior dari Partai Demokratik Liberal yang berkuasa, Jun Matsumoto.

Matsumoto memberikan pernyataan itu, menyusul laporan majalah Daily Shincho. Dalam laporannya, Matsumoto disebut mengunjungi dua kelab malam di Ginza, yang merupakan area elit di Tokyo, setelah makan di sebuah restoran Italia pada Senin, 25 Januari.

Kiyohiko Toyama, seorang anggota parlemen dari mitra junior koalisi Komeito juga meminta maaf usai tabloid Shukan Bunshun melaporkan dia telah mengunjungi sebuah kelab malam mewah di Ginza hingga larut malam pada Jumat, 22 Januari.

"Hanya masalah waktu sebelum kemarahan publik memuncak. Saya tidak mau pembayaran tunai sebesar 100 ribu yen -sekitar Rp. 13,5 juta. Saya mau mereka berhenti!" kata salah satu pengguna Twitter.

"Mereka sungguh bodoh. Apakah mereka tidak memikirkan apa yang mereka lakukan dan bagaimana publik melihat mereka? Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil rakyat," seru pengguna lain.