Dorong Sekolah Tatap Muka, Wakil Ketua DPRD DKI Khawatir Siswa di Rumah Keseringan Main TikTok
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani memandang, DKI Jakarta sudah siap untuk membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) pada bulan Juli mendatang.
"Kalau dilihat dari suksesnya piloting (uji coba PTM) tahap pertama, saya pikir DKI sudah siap untuk tatap muka," kata Zita kepada wartawan, Selasa, 8 Juni.
Apalagi, menurut zita, saat ini banyak siswa yang tak efektif belajar secara online. Fokus mereka mudah terdikstraksi dengan media sosial seperti tiktok dan game di ponselnya.
"Konsep daring sudah sangat tidak sehat untuk anak, terkungkung di rumah, tidak bisa bermain, tidak ada teman nyata. Hanya ada game, tiktok, dan sosmed lain. Saya khawatir di masa-masa golden age anak, mereka tidak bisa belajar dan bermain. Tentu ini mengancam masa depan mereka," ujar Zita.
Zita memahami, meskipun Presiden Joko Widodo meminta sekolah dibuka dengan kapasitas 25 persen pada tahun ajaran baru, keputusan PTM tetap berada di tangan pemerintah daerah.
Baca juga:
Tapi, menurut Zita, sudah banyak sekolah yang terfasilitasi sarana penujang penerapan protokol kesehatan bagi siswa untuk belajar tatap muka. Tinggal diperlukan langkah-langkah percepatan yang lain, seperti vaksin salah satunya.
"Kalau memang sekarang positivity rate-nya tinggi, 10,8 persen, maka perlu kerja keras, kerja bersama, gotong royong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, elemen yang lain jadi team support," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan baru terkait pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah dan meminta kegiatan ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai melaksanakan rapat terbatas.
"Bapak Presiden mengarahkan pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," kata Budi dalam konferensi pers virtual.
Dia mengatakan, kegiatan belajar tatap muka ini nantinya akan dilakukan secara terbatas. Kata Budi, murid yang boleh hadir ke sekolah maksimal 25 persen dan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak boleh lebih dari dua hari seminggu.
"Jadi seminggu hanya boleh dua hari maksimal melakukan tatap muka," tegasnya.
Tak hanya itu, kegiatan belajar di sekolah di sekolah ini juga tak boleh dilakukan dalam waktu yang lama. "Maksimal sehari dua jam," ungkapnya.
Selama uji coba pembukaan sekolah, Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan kapasitas siswa sebanyak 50 persen. Menanggapi instruksi Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mengikutinya.
"Kalau memang 25 persen yang terbaik, kenapa tidak? Kita dukung masukan dari Pak Presiden, pemerintah pusat," kata Riza di Balai Kota DKI.