DPRD Heran, Anak Buah Anies Tak Bisa Jelaskan Siapa Mitra Kontrak Pangan Hingga Anggarannya
JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Sutikno heran dengan BUMD PT Food Station yang tidak menjelaskan secara rinci mekanisme kontrak kerja di bidang pangan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2020.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI dan PT Food Station di Gedung DPRD DKI, Rabu, 21 April.
Pada tahun 2020, Food Station melakukan kontrak farming sebanyak 11.876 ton dengan sejumlah produsen pangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi, Food Statoin tidak menjelaskan siapa mitra kontrak pangan hingga anggarannya kepada DPRD.
“Ini perlu kajian, karena jangan sampai Food Station minta tambahan PMD atau menggunakan APBD untuk kontrak farming ini, tapi tidak jelas siapa dan mengapa bisa lolos menjadi mitra,” cecar Sutikno.
Sutikno juga meminta agar PT Food Station melakukan evaluasi terhadap dua Provinsi pemasok beras terkait kualitas, kestabilan pasokan, dan kestabilan harga yang diajukan.
“Ini harus dievaluasi dahulu, jika sama-sama menguntungkan dan kualitasnya baik, silahkan teruskan, tapi kalau tidak, cari lagi Provinsi yang mampu mencukupi stok beras kita dengan kualitas dan harga terbaik,” tuturnya.
Baca juga:
- Begini PPKM Mikro Tiap RT Zona Risiko COVID-19 di Jakarta, Ada Jam Malamnya
- KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali Diduga Masuk Palung Berkedalaman 700 Meter
- Petugas Temukan Bule Cantik di Kuta Utara Bali yang Bersiasat Melukis Masker di Wajah Kelabui Satpam
- Oknum Penyidik KPK yang Peras Walkot Tanjungbalai Ditangkap, Kini Berada di Propam Polri
Melanjutkan, Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara menyebut jika Food Statoin kembali melakukan kontrak farming dengan darerah lain untuk pemenuhan stok beras, maka harus ada pemilihan gabungan kelompok tani secara transparan.
"Fungsi kita mengontrol apakah pemilihan (kerjasama) ini sudah memenuhi kriteria atau hanya faktor kedekatan semata, karena selama ini tidak jelas dengan siapa saja mereka bermitra,” ujar Manuara.
Menanggapi, Direktur Utama PT Food Station Pamrihadi Wiraryo mengaku bahwa telah melakukan kajian terhadap beberapa mitra pengaju meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Namun, untuk menjelaskannya, Pamrihadi akan menyerahkan jawaban secara tertulis dalam beberapa waktu ke depan.
“Jadi sebenarnya kita sudah ada mekanisme pemilihan vendor. Jadi dari para Gapoktan menyampaikan sample dan varietas apakah cocok untuk kebutuhan FS. Ini kita lakukan dua bulan prosesnya,” ucapnya.