Menlu Lavrov Sebut Rusia Tidak Puas dengan Usulan Tim Donald Trump Soal Keanggotaan NATO Ukraina

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan dalam sebuah wawancara, Rusia tidak puas dengan usulan tim Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bagi Ukraina selama 20 tahun, serta rencana mengerahkan kontingen pasukan penjaga perdamaian Uni Eropa dan Inggris di sana

"Dilihat dari banyaknya kebocoran dan wawancara Donald Trump sendiri dengan majalah Time pada 12 Desember, ia berbicara tentang 'membekukan' permusuhan di sepanjang garis keterlibatan dan mengalihkan tanggung jawab lebih lanjut untuk menghadapi Rusia kepada Eropa," katanya dalam wawancara dengan TASS, seperti dikutip 30 Desember.

"Kami tentu tidak puas dengan usulan yang dibuat oleh perwakilan tim presiden terpilih untuk menunda keanggotaan Ukraina di NATO selama 20 tahun dan mengerahkan kontingen penjaga perdamaian 'pasukan Inggris dan Eropa' di Ukraina," lanjut diplomat tinggi Rusia itu menekankan.

Pada saat yang sama, Menlu Lavrov mencatat Moskow belum menerima sinyal resmi apa pun dari Amerika Serikat tentang penyelesaian Ukraina saat ini.

"Hingga 20 Januari - tanggal pelantikan - Donald Trump berstatus 'presiden terpilih', dan semua kebijakan di semua lini ditentukan oleh presiden petahana dan pemerintahannya. Dan sejauh ini, hanya pemerintahannya yang berwenang untuk bekerja sama dengan Rusia atas nama Amerika Serikat," jelas Menlu Lavrov.

"Dari waktu ke waktu, seperti yang kami dapatkan informasi secara berkala, hal ini terjadi, tetapi tidak ada pembicaraan tentang negosiasi mengenai Ukraina dalam kontak semacam itu," tandasnya.

Diketahui, Donald Trump mengatakan keinginan perang Rusia-Ukraina diakhiri, berjanji menyelesaikannya dalam 24 jam pertama pertama masa jabatannya sebagai presiden, dikutip dari RBC Ukraine.

Rencana Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina baru saja dikembangkan, dan tesis yang dipublikasikan di media bukanlah posisi resmi pemerintahan Trump. Dikutip dari The Week, tim Trump mengajukan saran pada awal November lalu.