Menlu Rusia Lavrov Sebut Negara DK PBB Jadi Penjamin Keamanan Ukraina

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan dalam wawancara yang dipublikasikan pada Hari Minggu, sekelompok negara, termasuk anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menjadi penjamin keamanan Ukraina.

Menlu Lavrov mengatakan kepada acara "Meet the Press" di NBC News, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membahas masalah jaminan keamanan untuk Ukraina, dengan Presiden Putin telah mengangkat isu kegagalan perundingan Istanbul tahun 2022.

Dalam perundingan tersebut, Rusia dan Ukraina membahas netralitas permanen Ukraina dengan imbalan jaminan keamanan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB: Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, serta negara-negara lain, menurut salinan rancangan perjanjian yang dilihat Reuters pada tahun 2022.

Menlu Lavrov mengatakan kepada NBC, sebuah kelompok yang mencakup anggota Dewan Keamanan harus menjamin keamanan Ukraina. Kelompok tersebut juga dapat mencakup Jerman, Turki, dan negara-negara lain, kata Lavrov.

"Dan para penjamin akan menjamin keamanan Ukraina, yang harus netral, yang tidak berpihak pada blok militer mana pun, dan yang harus non-nuklir," kata Menlu Lavrov, menurut transkrip wawancara yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, melansir Reuters 25 Agustus.

Menlu Lavrov juga menegaskan, keanggotaan NATO untuk Ukraina tidak dapat diterima oleh Rusia, bahwa Moskow menginginkan perlindungan bagi penutur bahasa Rusia di Ukraina dan ada diskusi teritorial yang harus dilakukan dengan Ukraina.

Reuters melaporkan pekan lalu, Presiden Putin menuntut agar Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas timur, meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan NATO, tetap netral, dan menjauhkan pasukan Barat dari negara tersebut, tiga sumber yang mengetahui pemikiran tingkat tinggi Kremlin mengatakan kepada Reuters.