JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Sekretariat PBB tidak boleh menerima instruksi dari negara lain dalam konteks perkembangan di Ukraina, saat keduanya bertemu di sela-sela KTT G20 di Bali, Selasa.
"Menlu Lavrov menunjuk pada perlunya Sekretariat PBB untuk secara ketat mengikuti jalur yang seimbang dan tidak memihak dalam Piagam PBB Pasal 100, yang menetapkan tidak dapat diterimanya menerima instruksi dari negara manapun mengenai masalah global yang akut, terutama dalam konteks situasi di Ukraina," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir dari TASS 16 November.
"Seperti yang telah digarisbawahi sebelumnya, itu harus berfungsi sebagai penopang untuk mencapai penyelesaian jangka panjang dalam situasi konflik dan memberikan perdamaian dan keamanan global,” tambah kementerian itu.
Sementara mengutip Reuters, Sekjen PBB melakukan "diskusi yang sangat jujur dan terbuka" tentang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dengan Menlu Rusia.
"Mereka melakukan pertemuan panjang dan membahas semua aspek yang terkait dengan proses fasilitasi ekspor Rusia, makanan, pupuk dan Black Sea Grain Initiative," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.
"Itu adalah diskusi yang sangat jujur dan terbuka," sambungnya.
Pertemuan tersebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum kesepakatan biji-bijian Laut Hitam akan berakhir. Prakarsa tersebut, yang dilakukan pada Bulan Juli, membuka kunci ekspor pertanian dari pelabuhan selatan Ukraina dan membantu menekan harga pangan global.
BACA JUGA:
Tetapi, Moskow belum mengatakan apakah akan memperpanjang partisipasinya dalam kesepakatan yang didukung PBB. Kesepakatan itu telah membantu mencegah krisis pangan global dengan mengizinkan ekspor makanan dan pupuk dari beberapa pelabuhan Laut Hitam Ukraina.
Diketahui, Menlu Lavrov memimpin delegasi Rusia pada pertemuan KTT G20 di Bali, Indonesia yang berlangsung pada 15-16 November.
Terkait
