Majelis Umum PBB Serukan Rusia Ganti Rugi Perang di Ukraina, Presiden Zelensky: Agresor akan Membayar Apa yang Dia Lakukan

JAKARTA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Senin menyerukan Rusia dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya di Ukraina, dalam pemungutan suara untuk resolusi yang mendesak Moskow membayar ganti rugi ke Kyiv.

Resolusi yang didukung oleh 94 dari 193 anggota majelis tersebut mengatakan, Rusia yang menginvasi tetangganya pada Februari, "harus menanggung konsekuensi hukum dari semua tindakan yang salah secara internasional, termasuk membuat reparasi untuk cedera, serta kerusakan apa pun yang disebabkan oleh tindakan tersebut."

Empat belas negara memberikan suara menentang resolusi tersebut, termasuk Rusia, China dan Iran. Sementara, 73 lainnya abstain, termasuk Brasil, India, dan Afrika Selatan. Tidak semua negara anggota memilih.

Resolusi tersebut merekomendasikan agar negara-negara anggota, bekerja sama dengan Ukraina, membuat daftar internasional untuk mencatat bukti dan klaim terhadap Rusia, melansir Reuters 15 November.

Diketahui, Resolusi Majelis Umum tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut resolusi itu "penting".

"Pemulihan yang harus dibayar Rusia untuk apa yang telah dilakukannya, sekarang menjadi bagian dari realitas hukum internasional," kata Presiden Zelensky dalam pidato video malamnya.

"Dari kemenangan pembebasan di Kherson hingga kemenangan diplomatik di New York, Majelis Umum UN baru saja memberikan lampu hijau untuk pembentukan mekanisme kompensasi atas kejahatan Rusia di Ukraina. Agresor akan membayar untuk apa yang dia lakukan!," tulisnya terpisah di Twitter.

From the liberation victory in Kherson to the diplomatic victory in New York - the 🇺🇳 General Assembly has just given the green light to the creation of a compensation mechanism for Russian crimes in Ukraine. The aggressor will pay for what he did!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2022

Duta Besar Kyiv untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara, Rusia telah menargetkan segalanya mulai dari pabrik hingga bangunan tempat tinggal dan rumah sakit.

"Ukraina akan memiliki tugas berat untuk membangun kembali negaranya dan memulihkan diri dari perang ini, tetapi pemulihan itu tidak akan pernah lengkap tanpa rasa keadilan bagi para korban perang Rusia. Ini saatnya meminta pertanggungjawaban Rusia," kata Kyslytsya.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara, ketentuan resolusi itu "secara hukum batal demi hukum", dengan dia mendesak negara-negara untuk memberikan suara menentangnya.

"Barat sedang mencoba menarik dan memperburuk konflik dan berencana menggunakan uang Rusia untuk itu," kritik Nebenzia.

Terpisah, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, sekarang wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa "Anglo-Saxon jelas berusaha untuk mengumpulkan dasar hukum untuk penyitaan aset Rusia secara ilegal."

Diketahui, Moskow membantah dengan sengaja menargetkan warga sipil, meskipun invasi telah membuat kota-kota Ukraina menjadi puing-puing, membunuh atau melukai ribuan orang.

"Dibutuhkan upaya internasional yang luas untuk mendukung pemulihan dan rekonstruksi Ukraina guna membangun masa depan yang aman dan sejahtera bagi rakyat Ukraina," sebut Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada majelis.

"Tapi hanya satu negara, Rusia, yang bertanggung jawab atas kerusakan di Ukraina, dan benar sekali, seperti yang ditetapkan resolusi ini, bahwa Rusia membayar kerusakan itu," tandasnya.