Rusia Desak NATO Tak Berikan Keanggotaan untuk Ukraina

JAKARTA - Rusia menuntut NATO membatalkan janjinya pada tahun 2008 untuk memberikan Ukraina keanggotaan dalam aliansi militer NATO yang dipimpin AS.

Rusia menolak gagasan pasukan anggota NATO bisa menjadi penjaga perdamaian berdasarkan kesepakatan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pembicaraan di Arab Saudi dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff, bermanfaat. Kedua pihak saling mendengarkan.

Namun ketika pertemuan tersebut sedang berlangsung, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan penolakan Moskow terhadap keanggotaan NATO di Ukraina memerlukan lebih dari sekedar tidak membiarkan Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut untuk saat ini.

“Penolakan untuk menerima Kyiv ke dalam NATO tidaklah cukup saat ini,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova saat menjawab pertanyaan dari Reuters dilansir Selasa, 18 Februari.

“Aliansi tersebut harus mengingkari janji-janji di Bucharest pada tahun 2008,” katanya di Moskow.

Setelah melakukan pembicaraan dengan delegasi AS di Riyadh, Lavrov mengatakan kepada wartawan, dia dan penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yuri Ushakov menegaskan keanggotaan NATO di Ukraina tidak dapat diterima oleh Rusia.

“Kami menjelaskan kepada rekan-rekan kami hari ini apa yang berulang kali ditekankan oleh Presiden (Vladimir) Putin: bahwa perluasan NATO, penyerapan Ukraina oleh aliansi Atlantik Utara, merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan Federasi Rusia, ancaman langsung terhadap kedaulatan kami,” kata Lavrov.

Dia juga menolak usulan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengirim pasukan Inggris dan mungkin anggota NATO lainnya ke Ukraina sebagai penjaga perdamaian, sebagai respoons atas tuntutan Presiden AS Donald Trump agar Eropa berhenti bergantung pada AS untuk kebutuhan pertahanannya.

“Kami menjelaskan hari ini bahwa kemunculan angkatan bersenjata dari negara-negara NATO yang sama, namun di bawah bendera palsu, di bawah bendera Uni Eropa atau di bawah bendera nasional, tidak mengubah apa pun dalam hal ini,” kata Lavrov.

“Tentu saja ini tidak bisa kami terima,” sambungnya.