PDIP ke Anies Baswedan Soal Tugu Sepeda: Malam Mimpi Patung, Besok Bikin Patung
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai pembangunan tugu atau prasasti bertema penggunaan sepeda tidak berdasarkan perencanaan yang matang.
Sebab, menurut Gembong, tugu sepeda yang dibangun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terlalu dibutuhkan oleh warga. Lagipula, tugu sepeda tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.
"Kerja ujuk-ujuk. Tiba-tiba tadi malam mimpi mau bikin patung, besok diwujudkan patung. Pak Anies Baswedan cukup bekerja sesuai apa yang tertulis di RPJMD saja. Bekerja jangan berdasarkan mimpi," kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 15 April.
Gembong paham bahwa anggaran pembangunan tugu sepeda Rp800 juta adalah dana dari pihak swasta berupa koefisiensi lantai bangunan (KLB).
Namun, sumber dana apapun, menurut Gembong, mestinya dapat digunakan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
"Anggaran apapun kan harus melihat sisi manfaat bagi warga Jakarta. Apakah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat. Tapi melihat situasi yang sekarang, tugu sepeda belum menjadi hal yang sangat prioritas," ungkap dia.
Baca juga:
- Jakarta Masuk Kota Termahal di Dunia, PDIP: Sebenarnya Banyak Warga Miskin, Tapi Tak Ada Keberpihakan dari Anies
- 3 Kebijakan 'Lucu' Anies Baswedan Sebelum Tugu Sepeda: Ada Bambu Getah Getih Hingga Jaring Kali Item
- Bela Anies Baswedan Bangun Tugu Sepeda Rp800 Juta, Tokoh Papua Heran Korupsi Bansos, Radikalisme Tidak Dimasalahkan
- Pascakebakaran Pasar, Pemprov DKI Sisir Gedung yang Tak Penuhi Standar Keselamatan Kebakaran
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya mesti memberi pengharagaan kepada para seniman untuk menghasilkan karya lewat pembangunan tugu sepeda. Selain itu, prasasti akan mempercantik ikon ibu kota.
"Kita harus menghargai para seniman seni rupa. Tentu, jadinya nanti akan baik, cantik, menarik, dan menjadi ikon di Jakarta, jadi tempat selfie bagi teman-teman milenial," kata Riza.
Riza mengklaim, pembuatan prasasti serta biaya pengeluarannya telah mendapat kajian dari para konsultan. Harga yang dikeluarkan juga telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lagipula, kata dia, kebutuhan lain dalam program Pemprov DKI telah memiliki alokasi anggaran masing-masing.
"Semua kan ada alokasinya. Pendidikan, sosial, kesehatan, olahraga, agama, semua dialokasikan. Tentu alokasinya sangat proporsional," ujar Riza.