Anies Baswedan Klaim ASN DKI Punya Gaji Cukup sehingga Tak Korupsi
JAKARTA - Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta memiliki gaji yang cukup sehingga tidak korupsi. Sebab, pendapatan yang besar bisa jadi solusi untuk pencegahan korupsi.
"Alhamdulillah, di Jakarta solusinya adalah dengan pendapatan ASN dibuat setara dengan pendapatan bagi kegiatan-kegiatan lain yang ada di Jakarta. Dibuat cukup intinya," kata Anies dalam diskusi virtual dengan tema "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah", Kamis, 8 April.
Anies percaya, salah satu faktor yang mendasari orang melakukan praktik korupsi adalah kebutuhan. Menurut Anies, jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak di tempat ia bekerja, maka dia harus mencari tambahan pendapatan lain untuk menutupinya.
"Misalnya kebutuhan hidupnya Rp10 juta sebulan, sementara pendapatnya adalah Rp7 juta sebulan. Maka dia harus cari dan selisih Rp3 juta ini. Bisa jadi, diambil lewat kewenangan yang dimiliki dipakai untuk mendapatkan tambahan mengisi uang yang kosong. Inilah jenis korupsi karena kebutuhan," jelas Anies.
Itu sebabnya, kata Anies, penentuan gaji dan tunjangan ASN di DKI dibuat cukup untuk mengisi kebutuhan masing-masing.
Menurutnya, faktor kedua orang melakukan korupsi adalah keserakahan. Menurutnya, orang yang serakah itu tidak pernah merasa cukup atas apa yang ia miliki.
"Serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Cara menghadapinya dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu. Inilah kemudian yang menjadi solusi," ujar dia.
Baca juga:
Faktor lainnya adalah sistem. Dalam faktor ini seseorang bisa terjebak dalam praktik korupsi akibat suatu proses yang dikerjakannya. Ketiga faktor ini memperlihatkan orang yang melakukan korupsi memiliki terobosan dalam melancarkan praktiknya.
Karena itu, kata Anies, dirinya sebagai kepala daerah akan terus melakukan inovasi untuk mengendalikan praktik korupsi di Ibu Kota.
"Tugas kita adalah terus-menerus melakukan inovasi di dalam mengendalikan praktek seperti itu. Yang kita adalah dengan melakukan digitalisasi pada perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan," ungkapnya.