Sejarah Taman Mini Indonesia Indah: Tekad Soeharto Mewujudkan Keinginan Bu Tien Punya Disneyland
JAKARTA - Ada kabar menyebar soal asal-usul ide pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Konon, TMII terinspirasi dari Disneyland. Tak sembarang tiru. Siti Hartinah alias Ibu Tien Soeharto ingin TMII jadi Disneyland dengan versi yang lebih spiritual. Puluhan tahun TMII jadi milik Bu Tien, hingga hari ini kembali kepemilikannya ke negara.
Dalam sebuah kunjungan ke Amerika Serikat (AS) di tahun 1970-an, Bu Tien kala itu menemani Soeharto. Salah satu agenda kunjungannya adalah California, tepatnya Disneyland.
Bu Tien tengah menikmati sejumlah wahana kreasi, ketika keinginan memiliki Disneyland di Jakarta terbersit. Tapi, sebagaimana ditulis dalam memorandum Masalah Proyek Miniatur Indonesia Indah yang dibahas dalam Sidang DPR 1971/1972, Bu Tien ingin TMII lebih lengkap seara spiritual dan material.
Dikutip dari situs Kemdikbud, konsep dasar tentang TMII di kepala Bu Tien adalah agar TMII jadi miniatur dari Indonesia dengan seluruh kekayaannya. Bu Tien ingin kebanggaan akan Indonesia tumbuh di dada setiap warga.
TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan 20 April 1975. TMII dikelola di bawah Yayasan Harapan Kita, dengan Bu Tien sebagai ketuanya.
Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia hingga pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektare. Topografi TMII sejatinya agak berbukit.
Sangat ideal, dalam pikir perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata untuk menciptakan bentang alam dan lanskap yang kaya sekaligus menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia.
Logo dan simbol-simbol TMII
TMII memiliki logo yang pada intinya terdiri atas huruf T,M,I,I. Singkatan dari “Taman Mini Indonesia Indah” tentu saja.
Sementara, sosok tokoh wayang, Hanoman dipilih jadi maskot dengan nama Nitra, akronim dari Anjani Putra. Maskot TMII diresmikan oleh Bu Tien bertepatan dengan dwi-windu usia TMII di tahun 1991.
Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda. Bahkan bukan jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional.
Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di TMII, gambaran tersebut diwujudkan melalui Anjungan Daerah, yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di 33 Provinsi Indonesia.
Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau berbentuk miniatur Kepulauan Indonesia, yang secara tematik dibagi atas enam zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat.
Anjungan ini juga menampilkan baju dan pakaian adat, busana pernikahan, baju tari, serta artefak etnografi, seperti senjata khas dan perabot sehari-hari, model bangunan, hingga kerajinan tangan.
Kontroversi pembangunan TMII
Sejak kehendak proyek pembangunan TMII tercetus, gelombang penolakan menggulung. Soeharto menyiasati protes dengan bergeming.
Tapi semua tahu apa yang ada di pikiran Soeharto. Di sebuah acara publik tahun 1972 jadi momen pertama Soeharto menanggapi kontroversi soal gagasan sang istri.
Soeharto tak serta merta menyerang kelompok penolak, yang sebagian besar mahasiswa. Soeharto menyebut perbedaan pendapat sebagai bumbu demokrasi.
Namun, sejurus kemudian ia juga meminta perbedaan pendapat itu dilakukan dalam batas keserasian tanpa kekacauan. Banyak pihak menilai pernyataan Soeharto diselubungi kemarahan dan intimidasi.
Gagasan pembangunan TMII sempat masuk ke parlemen yang dikuasai Golkar dan Fraksi ABRI, dengan 336 dan 460 kursi. Tapi sebelum itu pembicaraan soal TMII sempat dipaparkan Bu Tien di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat.
Dikutip Tirto, pemaparan dilakukan dalam pertemuan dengan pengurus Yayasan Harapan Kita. Situs resmi TMII menyebut rapat itu dilakukan 13 Maret 1970. Namun, referensi lain menyebut gagasan soal pembangunan TMII tercetus pertama kali dalam kunjungan Bu Tien ke Disneyland.
Desember 1970, Bu Tien berbicara di hadapan istri-istri gubernur se-Indonesia. Agenda itu menyusul pertemuan lain yang dilakukan Soeharto bersama para gubernur di tempat yang sama.
Bu Tien meminta dukungan dan mendorong para istri gubernur membujuk suami-suami mereka untuk berpartisipasi dalam proyek TMII. Hal ini penting karena pekerjaan selanjutnya adalah mencari sumber dana.
Pemerintah tak dapat serta merta mengucurkan uang untuk pembangunan TMII. Saat itu pemerintah tengah memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi.
Karenanya, pembiayaan TMII akhirnya dilakukan dengan 'urunan' dari daerah. Amir Machmud, orang kepercayaan Soeharto yang kala itu menjabat Menteri Dalam Negeri mengatakan kepada Bu Tien bahwa "semua aparat daerah yang saya pimpin akan saya kerahkan.
Memang, selain desakan Amir, para kepala daerah saat itu memiliki kepentingan untuk mempromosikan kekayaan daerah mereka. TMII bagai jalan yang tepat.
Kritik terhadap ambisi Bu Tien makin kencang setelah pertemuan dengan para istri gubernur. Selain mahasiswa, para cendekiawan, teknokrat, hingga pengusaha turut protes.
Apa yang dilakukan Bu Tien dianggap bertolak belakang dengan seruan Soeharto yang kala itu mewanti-wanti agar para kepala daerah dan segenap masyarakat berhemat. "Jangan melakukan pemborosan-pemborosan karena sebagian besar rakyat masih hidup miskin," kata Soeharto dalam pertemuan bersama gubernur, merujuk Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter (2004) oleh Rum Aly dan hatta Albanik.
Selain merogoh uang pusat dan urunan daerah, proyek TMII juga melibatkan banyak pihak lain. Konon, dana yang dibutuhkan saat itu berkisar di angka 100 hingga 300 juta dolar AS, dengan kurs sebesar Rp200 saat itu. Kabar ini sempat dibantah Bu Tien yang menyebut biaya pembangunan adalah Rp10 miliar.
Pengelolaan dan kepemilikan TMII
Kementerian Sekretarian Negara (Kemensetneg), pada Rabu, 7 April mengumumkan bahwa TMII kini dikelola negara sebagai aset di bawah Kemensetneg. Hal itu merujuk Perpres 19 Tahun 2021 tentang TMII.
"Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara yang tercatat di Kemensetneg," kata Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers secara daring.
"Dan ini berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," sambung Pratikno.
Selama masa peralihan, TMII akan dikelola oleh tim transisi yang dibentuk Kemensetneg. Selama proses itu Yayasan Harapan Kita wajib melaporkan pengelolaan TMII kepada tim transisi dalam jangka waktu tiga bulan.
*Baca Informasi lain soal SEJARAH atau baca tulisan menarik lain dari Yudhistira Mahabharata.