Pemerintah Serius Hadirkan Kartu Prakerja dalam Memori Hari Ini, 26 September 2019

JAKARTA - Memori hari ini, lima tahun tahun yang lalu, 26 September 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap keseriusannya dalam menggodok kehadiran Kartu Prakerja. Kemenkeu mengungkap saat ini program Kartu Prakerja tengah dimatangkan dari urusan biaya pelatihan hingga insentif.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengucapkan janji kampanye untuk memberikan gaji kepada pengangguran pada Pilpres 2019. Program itu dinamakan Kartu Prakerja. Tujuannya supaya mereka yang pengangguran bisa lebih siap diterima kerja.

Penebaran janji politik dalam kontestasi politik Pilpres 2019 sudah jadi rahasia umum. Pasangan capres-cawapres, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pun mencoba menyebarkan janji politiknya.

Jokowi yang notabene petahana ingin mengandalkan kembali program kartu sakti sebagaimana Pilpres 2014. Kartu Prakerja, namanya. Program itu secara sederhana diperuntukan kepada mereka kaum pengangguran.

Tujuannya untuk menambah keterampilan pengangguran. Jadinya, mereka tak perlu pusing-pusing urusan dana sampai mendapatkan pekerjaan. Detail terkait skema, sumber dana, dan lainnya belum disiapkan.

Rencana itu masih seputar rancangan kasar saja belum mendetail sama sekali. Kondisi itu dibuktikan dengan belum matangnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menggodok urusan Kartu Prakerja.

Janji politik Jokowi-Ma’ruf justru jadi bola liar. Kritikan muncul dari mana-mana. Program Jokowi dianggap banyak mudarat, minim manfaat. Beberapa menganggap program Jokowi tak jauh berbeda dengan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang hanya memunculkan mental malas.

Orang-orang jadi merasa cepat puas dengan mendapatkan bantuan pemerintah, tanpa mau memperjuangkan hidupnya. Pemerintah disarankan fokus untuk membuka lapangan pekerjaan yang banyak saja.

Opsi itu dianggap lebih baik dari pada ‘memelihara’ pengangguran bak anak terlantar yang jadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Lebih penting lagi, sumber pendanaannya belum bisa dipastikan.

“Kartu ini permainan kata-kata saja. Enggak bisa dipastikan sumber pendanaannya. Tapi logikanya gaji guru (honorer) saja belum dibayar, masak mau nambah utang lagi?” kata anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan sebagaimana dikutip laman tirto.id, 7 Maret 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Artinya, Jokowi sudah dipastikan melangkah sebagai Presiden Indonesia ke periode dua. Janji politik Jokowi pun kerap dipertanyakan banyak pihak, utamanya Kartu Prakerja.

Banyak yang menganggap program itu takkan berlanjut. Alias, hanya jadi penghias Pilpres 2019 belaka. Namun, Kemenkeu segera angkat bicara pada 26 September 2019. Kemenkeu menegaskan bahwa program prakerja tengah serius dibahas oleh pemerintah.

Kemenkeu masih mencoba mematangkan konsep implementasi, dari urusan biaya pelatihan hingga intensif. Kemenkeu pun tengah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung realisasi janji politik dari Presiden Jokowi. Kemudian, Kartu Prakerja baru hadir kala Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 pada 2020.

"Kita tidak bisa maju dan tidak bisa cepat berkembang, kalau SDM nggak qualified. SDM di 2020, harus baik dan kemudian akan lebih banyak dan kuat secara fundamental.”

"APBN juga untuk mempersiapkan generasi muda juga melalui pelatihan kerja. Total anggarannya Rp 10 triliun dan diberikan kepada 2 juta peserta. Ini memang untuk peningkatan kualitas SDM," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani sebagaimana dikutip laman CNBC, 26 September 2019.