Eks Kades Belawa Barito Timur Tersangka Korupsi Pengelolaan Kebun Kas Desa Ditahan Kejari
BARTIM - Kejaksaan Barito Timur (Bartim) menahan mantan Kepala Desa Balawa, Kecamatan Paju Epat berinisial Y terkait dugaan korupsi pengelolaan kebun kas desa yang ada di daerah setempat.
"Betul Y sebagai pelaku kita lakukan penahanan alam perkara tersebut," kata Kasi Intel Bartim, Angga Saputra saat dihubungi di Tamiang Layang, Antara, Kamis, 4 Juli.
Menurut Angga, penahanan dilakukan setelah Y ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi dengan adanya penyelewengan pengelolaan kebun kas desa yakni Desa Balawa, Kecamatan Paju Epat.
Saat itu tersangka menjabat sebagai Kepala Desa Balawa dan mengusulkan untuk dibangunkan kebun kas desa dengan mengusulkan dan mengajukan proposal kepada PT. Sawit Graha Manunggal (SGM) dengan surat permohonan dan atas usulan tersebut, pihak perusahaan bersedia untuk memberikan bantuan pembangunan kebun kas Desa Balawa.
Kemudian, bentuk dari pembangunan kebun kas desa itu, PT. SGM meminjam uang atau dana secara tunai sebesar Rp105 juta pada 1 Maret 2012 yang diperuntukkan untuk pembebasan lahan seluas 15 hektare.
Selanjutnya, atas kesepakatan bersama pembangunan kebun kas desa antara Pemerintah Desa Balawa dengan PT. SGM pada 15 Maret 2012. Dana tersebut untuk biaya pembangunan kebun kas desa sebesar Rp650,289 juta. Sehingga total hutang Desa Balawa kepada PT. Sawit Graha Mangunggal sebesar Rp755,289 juta.
Kemudian dibuat kesepakatan sharing profit atau pembagian hasil yakni 70 persen untuk Desa Balawa dan 30 persen untuk PT SGM yang sudah menghasilkan pada bulan Maret tahun 2017 dan masih menghasilkan sampai April 2023.
Atas hasil panen tersebut Desa Balawa telah menerima transfer dari PT SGM sebesar Rp875,917 juta. Namun ternyata dalam pembangunan dan pengelolaan kebun kas desa tersebut adanya penyimpangan.
Hasil panen tersebut tidak masuk ke dalam kas Desa Balawa yang mana dikuasai Y selaku Kepala Desa Balawa saat itu, dengan membuat suatu struktur organisasi sendiri dalam pengelolaan kebun kas desa dan rekening tersendiri. Dari hasil panen tersebut tidak masuk ke dalam kas dana Desa Balawa.
"Dengan demikian, hasil dari tindakan tersebut nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebesar Rp1,7 miliar lebih," kata Angga.
Baca juga:
- Eks Direktur PT Sinarmas Sekuritas Diperiksa KPK Terkait Dugaan Investasi Fiktif PT Taspen
- KPK Ungkap Penyakit Birokrasi di Papua: ASN Diangkat karena Nepotisme
- DKPP Ungkap Fakta Hubungan Badan Hasyim Asy'ari dengan Korban Benar Terjadi
- Usai Dipecat DKPP, Mekanisme Pergantian Hasyim Asy'ari Tak Perlu Bentuk Pansel, Otomatis Terpilih Nomor Urut Berikutnya
Ditegaskan Angga, tersangka Y diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.