Perlunya Sikap Kritis Pers Mengawal Penyelenggaraan Pilkada 2024
JAKARTA - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang kini telah dimulai perlu diawasi oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah media massa lewat peran pemberitaan pilkada.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Seminar Pilkada Damai 2024 dengan tema "Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif" di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat.
Dalam seminar tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan pers harus bersikap kritis dalam mengawal jalannya pemilihan, sehingga partisipasi publik bisa ditingkatkan.
"Peran pers sebagai watchdog pada pemerintahan mengawasi baik dalam rangka merancang regulasi, melaksanakan regulasi, dan impact regulasi bagi masyarakat," kata Ninik Rahayu, Rabu, 5 Juni.
Ninik menekankan, pers harus mengajak partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 tanpa terjebak dalam pemberitaan prosedural atau politik praktis.
“Pers harus mencerdaskan masyarakat tentang kepemimpinan di tingkat provinsi dan daerah serta menciptakan suasana kondusif sambil menjalankan fungsinya dengan baik,” tutur Ninik.
Baca juga:
Sementara itu, mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, menyatakan pemerintah telah menyiapkan pendanaan Pilkada 2024. Rinciannya, alokasi anggaran sebesar Rp28,79 triliun untuk KPU dan Rp8,6 triliun untuk Bawaslu, serta dukungan keamanan dari TNI-Polri.
“Semua kepala daerah wajib melaporkan pemanfaatan anggaran, dan masyarakat, termasuk mahasiswa dan wartawan, berhak mengetahui penggunaan anggaran tersebut,” ujar Suhajar.
Karoops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tory Kristianto, melanjutkan, aparat Polda Metro Jaya, termasuk wilayah Bekasi, Depok, dan Tangerang, sudah mempersiapkan keamanan Pilkada Serentak 2024.
“Kami optimis penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 ini akan berjalan aman, lancar, dan tertib,” ujar Tori.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menguraikan, seminar ini mengajak media massa untuk mengawal Pilkada Serentak 2024 secara menyeluruh, meliputi pemanfaatan anggaran, regulasi teknis, personal penyelenggara, serta sosialisasi dan diseminasi informasi.
“PWI Pusat menyelenggarakan seminar ini sebagai tindak lanjut surat edaran Mendagri yang mengajak PWI berpartisipasi dalam Pilkada 2024 agar berjalan baik, aman, dan lancar, serta meningkatkan partisipasi pemilih,” jelas Hendry.