Korsel Tambah Penerimaan 1.500 Mahasiswa Baru Kedokteran 2025 untuk Tutup Celah Kekurangan Memicu Aksi Protes
JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) bakal membuka penerimaan 1.500 mahasiswa baru kedokteran. Namun, upaya itu direspons protes dan mogok kerja ribuan calon dokter atau dokter yang masih dalam masa pelatihan.
Informasi itu disampaikan Pemerintah Korsel pada Kamis 30 Mei. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi kekurangan dokter di negara tersebut.
Namun, kelompok yang mewakili dokter yang tidak setuju dengan langkah itu mengatakan, kebijakan tersebut akan menurunkan kualitas pendidikan.
Hal itu juga tidak akan memotivasi para dokter untuk bekerja di daerah terpencil atau bidang praktik yang kurang populer.
Kelompok itu bilang, Pemerintah Korsel seharusnya memprioritaskan gaji dan lingkungan kerja yang lebih baik.
Kementerian Pendidikan Korsel dalam pernyataannya menyebutkan, universitas dan kampus kedokteran akan menerima 4.610 mahasiswa baru pada tahun 2025, sedikit di bawah target Presiden Korsel Yoon Suk-yeol yaitu 5.000 mahasiswa kedokteran.
Baca juga:
- Kejagung Tetapkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Jadi Tersangka ke-22 Kasus Korupsi Timah
- Singgung Mega Korupsi Jiwasraya-Asabri, PKS Kritik Program Tapera Jokowi Tanpa Kejelasan
- Hitung-hitungan Program Tapera Jokowi, Mahfud: Matematisnya Tidak Masuk Akal
- Kejagung: Ada Profiling Jampidsus di Ponsel Oknum Densus 88
Adapun sekitar 13.000 calon dokter atau dokter yang masih dalam masa pelatihan telah melakukan mogok kerja sejak Februari 2024. Mereka memprotes sistem layanan kesehatan di Korsel.
Asosiasi Medis Korsel, yang mewakili praktisi swasta, mengatakan akan menggelar protes di beberapa kota dalam waktu dekat menanggapi kebijakan pemeritahnya. Mereka bakal menyerukan peningkatan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh kenaikan penerimaan pasien.
Sementara itu, Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korsel yang mewakili tenaga kesehatan mengingatkan para dokter yang masih dalam masa pelatihan untuk berhenti mogok sembari mendorong pemerintah mencari opsi yang baik.
"Pemerintah harus menemukan alternatif reformasi medis yang tepat – yang dapat disetujui oleh para calon dokter yang akan memimpin masa depan layanan kesehatan Korea Selatan," katanya dalam sebuah pernyataan.