Pemerintah Korsel Desak Dokter Menyudahi Mogok Kerja di Tengah Kembali Meningkatnya Kasus COVID-19

JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memerintahkan para dokter di Seoul untuk kembali bekerja. Sebelumnya mereka melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari karena kecewa kepada putusan pemerintah yang ingin menggenjot jumlah dokter. Ada apa gerangan?

Melansir Reuters, para dokter peserta pelatihan telah melakukan mogok kerja berkelanjutan. Sementara ribuan dokter lainnya akan mengikuti aksi itu selama tiga hari mulai hari ini. 

Aksi pemogokan terjadi di tengah upaya Korsel yang sedang memerangi kembali pandemi COVID-19, setelah menemukan 320 kasus baru hanya dalam 24 jam pada Selasa kemarin. Mogok kerja memaksa lima rumah sakit besar di Korsel membatasi jam kerja dan menunda jadwal operasi.

Awal pekan sebenarnya para dokter menyepakati arahan pemerintah untuk terus menangani pasien COVID-19. Namun pada permasalahan yang lebih luas kesepakatan itu belum mencapai titik temu.

Pemerintah terpaksa mengambil tindakan hukum yang diperlukan seperti mengeluarkan perintah untuk bekerja agar untuk mendesak para dokter. “Kami mendesak semua peserta pelatihan dan sesama dokter untuk segera kembali bekerja,”  kata Menteri Kesehatan Korsel Park Neung-hoo dalam sebuah pernyataan.

Tuntutan dokter

Menteri Kesehatan Korsel mengatakan Asosiasi Medis Korea (KMA) dan Asosiasi Intern Korea (KIRA) telah menolak beberapa tawaran pemerintah. Dalam sebuah pernyataan, KMA mengatakan komunitas medis selalu terbuka untuk segala kemungkinan dalam pembicaraan dengan pemerintah. KMA juga mengatakan bahwa para dokter sesungguhnya tidak ingin melakukan pemogokan.

"Kami dengan tulus ingin kembali," kata pernyataan itu. Namun, “Kami meminta Anda, para warga, untuk mendengarkan suara kami sehingga kami dapat bertemu pasien kami secepat mungkin,” tulisnya.

Anggota KMA dan KIRA mengatakan mereka menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran selama beberapa tahun dan mendirikan sekolah kedokteran umum. Mereka juga menolak izin asuransi pemerintah yang menanggung lebih banyak pengobatan oriental, dan memperkenalkan lebih banyak pilihan "telemedicine" yakni layanan kesehatan yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu langsung.

Pemerintah mengatakan mereka memiliki tujuan yang jelas mengapa harus meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran. Penambahan mahasiswa kedokteran sebanyak 4.000 orang selama 10 tahun ke depan diperlukan untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan masyarakat, seperti pandemi  COVID-19 saat ini.[

Mahasiswa kedokteran, mengatakan rencana tersebut seharusnya tidak perlu karena akan membanjiri pasar yang sudah kompetitif. Selain itu, dana tambahan lebih baik digunakan untuk meningkatkan gaji peserta pelatihan dokter yang sudah ada, yang akan mendorong mereka pindah dari Seoul ke daerah pedesaan di mana lebih banyak profesional kesehatan dibutuhkan.