Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga Jakarta Tinggal di Luar Daerah: Jangan Repotkan Orang, Lah
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik rencana Pemprov DKI soal penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta tinggal di luar daerah.
Menurut Ahok, warga yang menjadi sasaran penonaktifan NIK akan repot mengurus administrasi kepenududkan yang terdampak.
Belum lagi, dikhawatirkan akan muncul para oknum atau makelar dari pengurusan dokumen tersebut.
"Bagi saya, itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi, jangan merepotkan orang, lah," kata Ahok dalam tayangan video di akun YouTube-nya, Panggil Saya BTP, dikutip pada Jumat, 3 Mei.
Ahok pun mengkhawatirkan nasib warga Jakarta yang tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan.
"Misalnya anda ditugaskan kerja di luar kota sampai 6 bulan-setahun. Masak, anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta? Betapa repotnya anda mesti mengurus segalah hal hanya gara-gara kamu sempat bekerja (di luar)," ungkap dia.
Baca juga:
- Temuan Awal KPK Soal Investasi Fiktif di PT Taspen Mencapai Ratusan Miliar Rupiah
- Dinilai Visioner, Megawati Diyakini PDIP Dukung Ide Prabowo soal Presidential Club
- BMKG Tegaskan Sesar Besar Daratan Sumatera Tidak Memicu Tsunami
- Tersangka Pembunuhan Wanita dalam Koper 2 Kali Beli Koper Gara-gara Kekecilan
Menurut Ahok, jika Jakarta digadang sebagai kota megapolitan pascaperpindahan IKN, seharusnya Pemprov tidak perlu mempersoalkan KTP manapun dan membuka ruang bagi semua masyarakat untuk datang.
"Harusnya, megapolitan ini kita terbuka (untuk) siapapun yang mencari makan di jakarta. Asal, tidak membuat kriminalitas atau merugikan Jakarta. itu lebih penting menurut saya," imbuh Ahok.