Kawasan BSD dan PIK Dijadikan PSN: Balas Budi Presiden Jokowi ke Para Taipan Luar Biasa Mahal

JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo memasukkan BSD dan PIK ke dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) disebut sebagai misi balas budi. Tapi pendapat lain mengatakan, dua kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ketika Jakarta terlalu padat.

Pemerintah baru saja menetapkan 14 usulan PSN baru yang pembiayannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan di sektor infrastuktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan 14 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” ungkap Haryo di Jakarta, mengutip Antara.

Yang menjadi perhatian, di antara proyek PSN tersebut ada PIK dan BSD, dua kawasan elite di Banten. Dituturkan Haryo, salah satu PSN baru yaitu pengembangan green area dan Eco-City di lokasi PIK 2, Provinsi Banten. Selain itu, Haryo mengatakan PSN baru lain yang akan dikembangkan adalah Pengembangan Kawasan Terpadu BSD yang diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp18,54 triliun.

Untuk BSD, Harto mengatakan Pengembangan Kawasan Terpadu tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan hanya untuk kawasan dengan luas sekitar 59,6 hektar. Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan pada pendidikan, biomedical, dan digital. Proyek ini sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area tersebut untuk mendukung program pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan medis secara nasional.

Ajang Balas Budi

Menjadikan BSD dan PIK sebagai PSN menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pengamat ekonomi dari Celiosm Nailul Huda menilai BSD dapat berkembang menjadi pusat industri yang bagus, utamanya industri high-tech.

“Tentu dengan kawasan yang sudah terintegrasi, BSD bisa dikembangkan menjadi suatu pusat industri yang cukup bagus,” kata Huda kepada VOI.

“KRL dan stasiun terintegrasi pun sudah ada sebenarnya, jadi cukup cocok dijadikan pusat pengembangan industri tertentu, terutama untuk industri high-tech. Untuk kesehatan pun juga cocok,” imbuhnya.

Tapi di satu sisi, Huda menduga keputusan memasukkan BSD dan PIK tak lepas dari upaya balas budi Jokowi terhadap pengembang BSD dan PIK. Kecurigaan ini bukan tanpa alasan. Bos dari pemilik tersebut merupakan salah satu investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna ngembangin apa?” ucap Huda.

“Malah saya menduga ada sangkut pautnya dengan investasi pengembang BSD dan PIK di IKN. Saya rasa masuk ke PSN hanya ucapan terima kasih pemerintah ke pengembang karena sudah investasi di IKN. Menyelematkan muka Jokowi,” ujarnya lagi.

Sebagai informasi, kawasan PIK terutama PIK 2 dikembangkan oleh Agung Sedayu Group yang dimiliki Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinarmas Land dengan komando Franky Oesman Widjaja, anak pendiri Grup Sinarmas, Eka Tjipta Widjaja.

Diketahui Aguan dan Franky merupakan investor di IKN. Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut. Presiden Jokowi bahkan sempat menghaturkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lain yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023.

Kebijakan Ngaco

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengkritik penetapan BSD dan PIK jadi PSN. Menurut Agus, PSN seharusnya diberikan untuk program-program yang butuh percepatan, sementara kenyataannya BSD dan PIK termasuk kawasan elite di Banten yang proyeknya telah berjalan.

Selain itu, Agus juga khawatir penetapan PSN akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ia pun menganggap penetapan PSN tidak sesuai regulasi, karena seharusnya PSN untuk pemerataan ekonomi.

“Ini ngaco aja. PSN untuk pemerataan perekonomian. Bukan untuk memperkaya kelompok,” tegasnya.

Pendapat lain dikemukakan Yayat Supriatna. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti ini melihat BSD dan PIK akan menjadi pusat pertumbuhan baru ketika Jakarta terlalu padat. Status PSN ini bisa mendorong percepatan pembangunan dua kawasan tersebut, karena dianggap dapat memangkas panjangnya birokrasi di Tanah Air.

"Kalau kasus BSD dan PIK dalam konteks pembangunan lahannya itu cukup luas. BSD hampir 6.000 ha, yang terbangun sekarang masih kurang dari 3.000 ha. Dia punya potensi cadangan baru yang bisa dijadikan konsep redistribusi fungsi," kata Yayat.

Namun ia mengimbau agar tercipta kolaborasi antara pengembang dan pemerintah daerah sehingga PSN di BSD dan PIK bisa berimbas pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.