Pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh adalah Sekedar Melanjutkan Tren Rekonsiliasi

JAKARTA – Nasib Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berpotensi bubar jalan seusai Surya Paloh bertemu Prabowo Subianto, Jumat (22/3/2024).

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangi Pemilihan Presiden 2024, sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum, Rabu (22/3/2024). Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Pasangan nomor urut dua ini mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Di hari yang sama, Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 saat jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem.

Keputusan Nasdem menerima hasil Pemilu 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran ditanggapi Anies Baswedan. Capres nomor urut satu ini menegaskan menghormati apa pun langkah yang diambil partai lain, meski ia tetap menggugat hasil Pilpres.

"Jadi, kami menghormati dan menghargai. Kami juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi lebih baik," kata Anies di Jakarta, Kamis (21/3).

Bubar Setelah Pemilu

Ucapan selamat dari Surya Paloh ternyata disambut baik oleh Prabowo, meski keduanya berada di kubu berseberangan saat Pilpres 2024 kemarin. Sebagai bentuk hormat atas ucapan selamat dari Surya Paloh, Menteri Pertahanan ini menyempatkan diri sowan ke markas parpol milik Surya Paloh, Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (22/3).

"Pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Tetapi, sesudah pertandingan, persaingan, saatnya kita bekerja sama, bahu-membahu untuk membangun bangsa kita. Itu yang saya kira penting," kata Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan keduanya tentu menyita perhatian, apalagi seperti diketahui Anies Baswedan bersama Ganjar Pranowo, Capres dari PDIP, telah resmi mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh membuat orang bertanya-tanya soal nasib Koalisi Perubahan ke depannya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), sebuah koalisi Pilpres pada dasarnya tidak bersifat permanen. Karena itu, bukan tidak mungkin nantinya Partai Nasdem justru bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

“Koalisi Perubahan sebenarnya sudah tidak ada pascapemilu, terlebih mereka diputus kalah oleh perhitungan KPU,” kata Dedi kepada VOI.

“Situasi ini membuat komunikasi antara Surya Paloh dan Prabowo kembali mencair, dan memungkinkan adanya kesepakatan baru, misalnya Nasdem bergabung ke Prabowo dalam pemerintahan,” sambungnya.

Satu Partai di Luar Pemerintahan

Dihubungi terpisah, Andriadi Achmad mengaku tidak terkejut dengan peluang rekonsiliasi Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Rekonsiliasi ini menurut Andriadi adalah budaya positif yang diciptakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo seusai Pilpres 2019. Ia pun berharap tren ini akan berlanjut ke depannya.

“Sebetulnya rekonsiliasi itu hal positif untuk menghindari polarisasi dan fragmentasi di tengah masyarakat. Ke depannya, khusus untuk para pendukung masing-masing kandidat tidak boleh berlebihan dalam memberi dukungan, apalagi sampai bertikai, karena di tataran elite hari ini lawan besok bisa jadi bersalaman (teman),” Andriadi menjelaskan.

“Merapatnya Surya Paloh ke Prabowo adalah sesuatu yang lumrah. Gerindra dan Nasdem lahir dari rahim yang sama, yaitu Golkar. Belum lagi rekam sejak Pileg dan Pilpres 2014 Nasdem selalu dalam pemerintahan Jokowi,” ia menambahkan.

Koalisi Perubahan yang diisi Partai Nasdem, Partai Keadilan Bangsa (PKB), dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) awalnya diyakini akan menjadi oposisi pemerintah, bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi perjumpaan Prabowo dengan Surya Paloh seolah membuyarkan kemungkinan tersebut.

Mengenai hal ini, kata Andriadi, dalam konteks sistem demokrasi presidensial di Indonesia sebenarnya tidak ada oposisi, tapi lebih pas disebut “di luar pemerintahan”.

“Artinya, posisi parpol yang berada di luar pemerintahan perlu ada untuk menjaga check and balance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Melihat situasi terkini, Andriadi meramalkan PKB dan PKS juga bisa merapat ke Prabowo. Dari sisi PKB dan Gerindra selama ini tidak ada masalah berarti, pun hubungan PKS yang dekat dengan Prabowo sejak Pilpres di dua edisi terakhir.

“Artinya, hanya ada satu partai yang memiliki kecenderungan berada di luar pemerintahan, yaitu PDIP,” pungkasnya.