Legislator PDIP Sebut Jakarta Memalukan jadi Kota Global Bila Masih Banjir dan Macet
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto menyebut Jakarta tidak bisa menjadi kota global jika masih bermasalah dengan kemacetan dan banjir. Sebab, status kota global akan memalukan jika dua masalah itu tak terselesaikan.
Hal itu dikatakan Darmadi dalam rapat pembahasan DIM RUU tentang DKJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Maret.
Darmadi mulanya mempertanyakan kekhususan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Dia meminta agar DPR bersama pemerintah membuat kebijakan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
"Saya dari PDIP tidak melihat ada kekhususan yang khusus, terobosannya nggak terlalu bernilai pak ketua, jadi kita mau ada langkah langkah sehingga kita bisa menciptakan Jakarta menjadi kota global," ujar Darmadi.
Menurut Darmadi, perlu ada detail dalam RUU tersebut. Misalnya, menjadikan Jakarta sebagai kota global. Kemudian anggaran khusus kelurahan juga harus disebut angkanya.
"Wajib minimal berapa persen gitu, ini saya minta karena kan APBD, kalau wajib kemudian hanya 1 persen ya percuma juga pak, jadi diawang awang," sebutnya.
Darmadi lalu menyinggung persoalan Jakarta yang mesti dituntaskan seperti macet dan banjir. Menurut Darmadi, dua masalah yang tak selesai-selesai tersebut bisa menghambat Jakarta menjadi kota global.
"Hal lain juga gitu, kadang Jakarta nggak bisa lepas dari persoalan macet. Tahunan itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang nggak ada kewenangan khusus yang diberikan sehingga bisa keluar dari sana. Dan itu menjadi tekanan oligarki-oligarki yang ada untuk memainkan peran disitu. Karena memang nggak kekhususan yang diberikan," jelas Darmadi.
"Kalau itu nggak bisa mengatasi keluar dari banjir dan kemacetan, mana bisa menjadi kota global yang bagus," sambungnya.
Baca juga:
- Pengusaha Hanan Supangkat Minta KPK Tunda Pemeriksaan Gara-gara Sakit
- Geledah Rumah Pengusaha Hanan Supangkat, KPK Temukan Uang hingga Rp15 Miliar Diduga Terkait TPPU SYL
- Kepala Rutan KPK Diperiksa Etik Terkait Dugaan Pungli Hari Ini
- Hengki "Otak" Pungli Rutan hingga Kepala Rutan Diperiksa KPK Hari Ini
Oleh karena itu, legislator dapil DKI Jakarta ini mengajak agar pembahasan RUU DKJ bisa didalami lagi. Karena menurut Darmadi, ini adalah kesempatan yang sangat langka.
"Supaya tidak memalukan kita sebut global city. Tapi ternyata memalukan terutama bagi masyarakat dunia juga. Tolong lebih didalami lagi," pungkasnya.