JAKARTA - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan agar Pemprov DKI memprioritaskan penyelesaian masalah klasik seperti banjir hingga macet sebelum menata Jakarta menjadi kota global yang membutuhkan biaya besar.
Hal ini menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang menyebut Jakarta membutuhkan anggaran hingga Rp600 triliun untuk membangun Jakarta sebagai kota global pascaperpindahan Ibu Kota.
"Yang dibutuhkan adalah fokus penggunaan APBD yg tepat sasaran sesuai target kota. APBD DKI Jakarta difokuskan dulu pada 2, hal yakni program penegendalian banjir dan penyediaan air bersih, serta program mengatasi kemacetan lalin dan pengurangan polusi udara dalam 5 tahun ke depan," kata Nirwono kepada wartawan, Kamis, 11 Juli.
Nirwono menekankan nominal APBD DKI Jakarta tiap tahunnya merupakan yang terbesar di seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Sementara, wilayahnya juga tak terlalu luas dibanding provinsi lain.
Sehingga, semestinya Pemprov DKI sudah bisa menyusun alokasi APBD secara jelas untuk pengendalian banjir dan kemacetan lalu lintas dalam rencana kerja pemerintah serta rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2929.
Setelahnya, Pemprov DKI bisa menyusun berbagai program terkait dengan pemenuhan indeks kota global.
"Cakupannya meliputi program peningkatan aktivitas bisnis, peningkatan kualitas SDM, program pertukaran informasi, program pertujaran budaya, hingga program interaksi politik," ucap Nirwono.
Pemprov DKI Jakarta telah mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan bagai Jakarta untuk meningkatkan pembangunan menjadi kota global pascaperpindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.
BACA JUGA:
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkap, Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun demi bisa bersaing dengan kota global lain di dunia.
Hal ini diungkapkan Joko dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Ada beberapa hal yang memang menurut kami kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," kata Joko di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli.
Joko menguraikan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta setiap tahunnya sekitar Rp80 triliun hingga Rp84 triliun. Sementara, postur anggaran telah terbagi-bagi.
Beberapa di antaranya belanja pegawai mencapai 34 persen, belanja bantuan sosial hampir 30 persen, hingga belanja modal sekitar 19 persen dari total APBD. Jika mengandalkan APBD, kebutuhan pembangunan Jakarta sebagai kota global berkelas dunia membutuhkan waktu lama.
"Gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," tutur Joko.
Karena itu, Joko menyebut Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta selaku legislatif untuk meningkatkan pendapatan daerah demi bisa melakukan percepatan pembangunan.
"Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI JKT berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," jelasnya.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #paus fransiskus #pramono anung #rano karno #pilkada 2024Populer
