Rp 600 Triliun Ubah Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi: Memang Butuh Biaya Banyak

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik bahwa membangun Jakarta menjadi kota global pascaperpindahan Ibu Kota membutuhkan biaya sangat besar.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono sebelumnya menyebut Jakarta membutuhkan biaya Rp600 triliun agar bisa setara dengan kota global lainnya di dunia.

"Memang membangun jakarta butuh biaya banyak, termasuk merawatnya," kata Heru ditemui di Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli.

Heru pun menegaskan, pembangunan Jakarta tidak memiliki titik berhentinya. Dalam jangka panjang, pemerintah Jakarta diupayakan terus menata kota hingga mengembangkan moda transportasi massal.

"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti. Ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT, dan ada subsidi subsidi lainnya," ucap dia.

Pemprov DKI Jakarta telah mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan bagai Jakarta untuk meningkatkan pembangunan menjadi kota global pascaperpindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkap, Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun demi bisa bersaing dengan kota global lain di dunia.

"Ada beberapa hal yang memang menurut kami kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," kata Joko di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli.

Joko menguraikan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta setiap tahunnya sekitar Rp80 triliun hingga Rp84 triliun. Sementara, postur anggaran telah terbagi-bagi.

Beberapa di antaranya belanja pegawai mencapai 34 persen, belanja bantuan sosial hampir 30 persen, hingga belanja modal sekitar 19 persen dari total APBD. Jika mengandalkan APBD, kebutuhan pembangunan Jakarta sebagai kota global berkelas dunia membutuhkan waktu lama.

"Gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," tutur Joko.

Karena itu, Joko menyebut Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta selaku legislatif untuk meningkatkan pendapatan daerah demi bisa melakukan percepatan pembangunan.

"Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI JKT berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," jelasnya.