DPRD Minta Pemprov DKI Jelaskan Rincian Kebutuhan Rp600 Triliun Jakarta Jadi Kota Global 

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan rincian kebutuhan anggaran senilai Rp600 miliar untuk membangun Jakarta menjadi kota global.

Nominal Rp600 triliun ini sebelumnya diungkapkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Kami DPRD DKI Jakarta belum diberikan paparan lengkapnya Rp600 triliun itu komponen apa saja. Saya rasa perlu segera dijelaskan oleh Pemprov," kata Wibi dalam pesan singkat, Rabu, 10 Juli.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta itu menilai, nominal anggaran yang dibutuhkan untuk menata Jakarta agar bisa bersaing dengan kota global lain di dunia yang diungkap Joko sangat besar.

Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa hanya bergantung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi hal itu.

Karenanya, ia meminta Pemprov DKI perlu duduk bersama DPRD DKI Jakarta dalam membahas secara detail sumber pendapatan lain untuk memenuhi target tersebut agar alokasi program untuk masyarakat juga tidak terganggu.

"Hal ini tentu tidak bisa hanya dilihat dari angka (APBD) Rp86 triliunnya, tapi bagaimana alokasi Rp86 triliun ini bisa tepat sasaran dan menyentuh kepada program program yang dibutuhkan oleh masyarakat," urai Wibi.

Pemprov DKI Jakarta telah mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan bagai Jakarta untuk meningkatkan pembangunan menjadi kota global pascaperpindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkap, Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun demi bisa bersaing dengan kota global lain di dunia.

"Ada beberapa hal yang memang menurut kami kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," kata Joko di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli.

Joko menguraikan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta setiap tahunnya sekitar Rp80 triliun hingga Rp84 triliun. Sementara, postur anggaran telah terbagi-bagi.

Beberapa di antaranya belanja pegawai mencapai 34 persen, belanja bantuan sosial hampir 30 persen, hingga belanja modal sekitar 19 persen dari total APBD. Jika mengandalkan APBD, kebutuhan pembangunan Jakarta sebagai kota global berkelas dunia membutuhkan waktu lama.

"Gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," tutur Joko.

Karena itu, Joko menyebut Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta selaku legislatif untuk meningkatkan pendapatan daerah demi bisa melakukan percepatan pembangunan.

"Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI JKT berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," jelasnya.