DKI Siap Salurkan Bansos Tunai ke Warga, Tapi Tertahan Tunggu Pemerintah Pusat
ILUSTRASI FOTO/ Balai Kota DKI (Diah Ayu/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah siap untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) sebagai jaring pengaman sosial selama masa PPKM Darurat. 

Hal ini berdasarkan konfirmasi yang dia dapat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri.

"Sudah terkonfirmasi. Kata Pak Edi, hari ini DKI sudah siap. Surat perintah pencairan dana sudah mau ditandatangani untuk ditransfer ke rekening penerima dari Bank DKI," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa, 13 Juli.

Dalam penyalurannya, BST yang disalurkan adalah periode bulan Mei dan Juni. Pemprov DKI menyalurkan dana melalui kartu ATM Bank DKI kepada sekitar 1 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan ini akan disalurkan melalui Bank DKI sebesar Rp300 ribu per bulan. Berdasarkan rencana pemerintah, pengiriman BST akan dilakukan sekaligus, sehingga warga langsung menerima Rp600 ribu.

Namun, kata Mujiyono, Pemprov DKI tak bisa langsung menyalurkan BST saat ini. Sebab, DKI masih menunggu kesiapan pemerintah pusat yang juga menyalurkan BST kepada sebagian warga DKI lewat PT Pos Indonesia.

"DKI sudah ready, tapi kita nunggu pemerintah pusat karena harus bareng-bareng penyalurannya. Tanggung jawab pemprov kan 1,1 jutaan orang, itu untuk warga penerima bantuan di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Di wilayah lain jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Cuma, mereka belum siap," jelas Mujiyono.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji BST sebagai jaring pengaman sosial selama PPKM Darurat paling lambat disalurkan pada minggu kedua bulan Juli. Karenanya, ia meminta masyarakat yang akan menerima BST untuk menggunakan uang dengan tepat sasaran.

BST yang akan diberikan adalah bantuan per bulan Mei dan Juni. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp300 ribu per bulan. BST akan disalurkan dua bulan sekaligus dengan total Rp600 ribu.

"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” tutur Risma.