Mensos Minta Pemda Beri Data Akurat Penerima Bansos Tunai

JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah, yakni Dinas Sosial tiap provinsi memberikan data penerima bantuan sosial tunai yang akurat. Bantuan ini diberikan kepada warga selain wilayah Jabodetabek.

Juliari beralasan, sampai saat ini masalah pendaataan penerima bantuan sosial tak kunjung rapi. Merujuk pada pendataan bansos sembako beberapa waktu lalu, masih ada penerima yang merupakan golongan mampu. Sementara, ada warga rentan miskin yang tak mendapat bantuan.

"Kami sangat berharap kepada (pemerintah) daerah, dalam hal ini Pemkab dan Pemkot memberikan kami data yang akurat. Sehingga, bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat," kata Juliari usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jumat, 8 Mei.

Juliari mengaku sumber pendataan penerima bansos tunai tak hanya berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang datanya telah dipegang oleh Kementerian Sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merapikan data penerima bansos tunai.

"Kami memberikan keleluasaan kelongggaran kepada seluruh kabupaten dan kota untuk memberikan data keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan bansos tunai," ucap dia.

Dalam memberikan bansos tunai, pemerintah menargetkan penerima bantuan sebanyak 9 juta KK. Besarannya senilai Rp600 ribu per KK per bulan dan diberikan selama tiga bulan.

"Siapakah 9 juta KK ini? Kami mendapatkan data atau meminta data 9 juta KK ini dari daerah tingkat 2 yaitu pemkab dan pemkot," ucapnya.

Untuk tahap pertama, sampai saat ini pemerintah baru menggelontorkan uang sekitar Rp471,2 miliar melalui rekening Bank Himbara. Uang ini baru menjangkau 9 persen penerima bansos tunai.

Sekarang, pemberian bansos tunai yang sedang berjalan bakal disalurkan lewat tiap kantor wilayah PT Pos Indonesia kepada 1,8 juta kepala keluarga.

"Mekanismenya ada 2, sebagian besar melalui kantor pos. Nama-nama penerima manfaat ini diberikan undangan, kapan untuk datang ke kantor pos, dicek identitasnya, dan mendapatkan uang," ucap Juliari.

Sembari pemberian bansos tunai berjalan, pemerintah masih mendapat 7,8 juta KK penerima, sehingga masih ada sekitar 1,2 juta penerima yang masih harus dicari datanya.

"Masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu dari daerah," ungkap dia.