Ada 320 Ribu Keluarga Di Jakarta Belum Terima Bansos

JAKARTA - Kementerian Sosial mencatat penyaluran bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin. Hal ini disebabkan, karena penerima bansos dari pemerintah provinsi (Pemprov) sama dengan data yang menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui persoalan data menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya bansos dalam bentuk sembako di Jakarta.

"Memang di lapangan itu hampir di belasan titik yang terjadi adalah banyak sekali atau hampir semua yang menerima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah menerima bansos sembako dari Pemprov DKI," tuturnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII bersama Menteri Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara virtual, Rabu, 6 Mei.

Juliari mengungkap, sesungguhnya sudah ada kesepakatan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahwa bantuan Kemensos ditujukan untuk penerima manfaat yang tidak mendapatkan bansos dari Pemprov. Awalnya, Pemprov DKI meminta pemerintah pusat untuk memberikan bansos untuk warga miskin yang tak mendapat bantuan dari mereka. 

"Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak akan memberikan data yang sama antara penerima bansos DKI dengan bantuan sembako Kemensos," jelasnya.

Namun, kata Juliari, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pemerintah pusat menemukan carut marut data penerima bansos sembako untuk warga miskin di Jakarta. 

"Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata datanya sama persis. Ini kami temui tidak di satu dua titik tapi di belasan titik. Saya sendiri dialog dengan RT/RW di lapangan bahkan dengan warga," ucapnya.

Kementerian Sosial, kata Juliari, dalam menyalurkan bantuan di Jakarta melibatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mendapatkan data di lapangan di luar data yang diberikan Provinsi DKI Jakarta.

"Kami juga menggunakan pilar-pilar kami untuk mendapatkan tambahan data. Tambahan yang tadi di awal saya sampaikan bahwa masih ada 320.000 keluarga yang belum mendapatkan bantuan," tuturnya.

Alasan Jabodetabek Tak Terima BLT

Juliari mengungkap, banyak pihak yang mempertanyakan mengenai kenapa bantuan sembako tidam diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT). Menurut dia, dari Kemensos awalnya menginginkan hal yang sama.

Namun, kata dia, perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bantuan sosial khusus untuk Jabodetabek diberikan dalam bentuk paket sembako.

"Presiden sendiri yang minta untuk Jabodetabek diberikan sembako. Alasannya kalau diberikan bantuan sosial tunai, nanti duitnya diambil, dibawa pulang kampung. Kalau diberikan sembako mereka tidak perlu mudik, tetapi kita cukupi kebutuhan bahan pokoknya. Jadi memang itu permintaan presiden sendiri," tuturnya.