JAKARTA - Niat baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19 terganjal masalah mendasar. Data. Negeri ini miskin data warga-warganya yang layak diberi bantuan supaya tepat sasaran.
Serangan virus corona jenis baru ke negeri ini belum juga menunjukkan tanda mau berakhir. Perjuangan pemerintah menghalau penyebaran virus masih panjang. Jutaan orang sudah tak bisa melanjutkan pekerjaannya. Angka kemiskinan pun melompat jauh, naik 12,37 persen atau bertambah 8,5 juta jiwa.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki masih ruwet. Padahal data ini jadi acuan utama penyaluran bantuan sosial pemerintah. Di saat pandemi belum berakhir, pemerintah malah diminta untuk sigap merapikan DTKS sambil mendistribusikan bantuan sosial (bansos) secara cepat.
"Permasalahan keruwetan data menjadi suatu yang krusial dilapangan, ini diakui oleh Pak Menteri. Jadi jelas saat ini PR terbesar kita adalah bagaimana aparat di daerah hingga struktur terkecil harus mulai merapikan DTKS. Teknisnya silakan diatur, sekaligus pembagian bansos jauh lebih baik," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi.
Masalah ini mencuat saat DPR menggelar rapat virtual dengan Menteri Sosial serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membahas Evaluasi Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Covid-19, Rabu, 6 Mei.
Bantuan memang sudah didistribusikan. Namun ada yang tidak tepat sasaran atau malah jadi berlebih pada sejumlah orang. Akhirnya munculah istilah 'tsunami bansos' dari sejumlah kementerian, lembaga swasta, dan pemerintah daerah kepada masyarakat yang membuat aparat kewalahan.
Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, 'tsunami bansos' ini sebenarnya berkah. Berarti banyak masyarakat yang terbantu dengan mendapat banyak bantuan. Tapi situasi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial bila tidak segera dibenahi, terutama ketepatan penerima bantuan.
"Syaratnya adalah koordinasi yang efektif antar pihak dan data yang akurat, ini kuncinya,” pinta politisi PKS ini.
Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis menilai bansos dari Kementerian Sosial kepada masyarakat kurang mampu, belum tersalurkan dengan benar. Tidak bisa tidak, perlu data valid agar penyaluran kebutuhan tersebut menjadi tepat.
Masih banyak keluarga kurang mampu yang tak mendapat bantuan. Padahal, kata John, rumahnya saja jauh dari kata layak, apalagi bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Masalah ini muncul karena banyaknya keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar pada data di Kemensos.
"Mungkin mereka itu tidak terdaftar di data Kemensos, sehingga (data) tidak dapat ditemukan. Ini menjadi tugas untuk Kemensos agar menyalurkan bantuannya secara tepat, karena di luar sana masih banyak keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan,” pesan John.
