Pemutakhiran Data Bansos DKI Jakarta Diakui Masih Lemah

JAKARTA - Pemberian jaminan sosial berupa bantuan sosial (bansos) sembako di DKI untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akibat COVID-19 masih berjalan hingga akhir tahun.

Namun, pemutakhiran data keluarga yang menerima bansos masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari hasil survei pendataan kerentanan keluarga miskin DKI oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). 

Survei ini dilakukan kepada 3.598 kepala keluarga (KK) di 5 kota administratif dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Survei dilaksanakan secara daring (online) yang melibatkan 145 surveyor (pendata) pada periode 14 April hingga 13 Mei 2020.

"Kami ingin mengetahui apakah masih terdapat warga miskin yang layak dapat bantuan tapi tidak terdata. Lalu, kami ingin menyelidiki kerentanan sosial dan ekonomi," kata Sekjen SPRI Dika Moehammad dalam diskusi virtual, Jumat, 26 Juni. 

Hasilnya, SPRI menemukan ada 73 persen atau 2.892 keluarga yang layak mendapatkan jaminan sosial, namun belum menerima bantuan. Sementara, 27 persen atau 1.066 lainnya tidak layak mendapatkan jaminan sosial.

Hal ini, kata Dika, disebabkan adanya peningkatan jumlah kemiskinan keluarga di Jakarta. Pada saat sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Jakarta, keluarga yang dinyatakan miskin sekitar 2.310 kepala keluarga. Pada saat COVID-19, terjadi peningkatan sampai 3.194 keluarga.

Kemudian, sebanyak 92 persen responden juga menyatakan tidak memiliki aset yang bisa digunakan saat keadaan darurat ekonomi seperti dampak pandemi COVID-19. Selain itu, akibat covid-19, 68 persen responden menyatakan kehilangan pekerjaan. Hanya sekitar 32 persen yang menyatakan masih memiliki pekerjaan. 

"Artinya banyak dari mereka yang tidak memiliki ketahanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19," ucapnya.

Perlu pemutakhiran data keluarga miskin

Berdasarkan temuan itu, Dika merekomendasikan agar Kementerian Sosial dan Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem pendataan dan pemutakhiran keluarga miskin dalam pemberian bantuan sosial. 

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu memaksimalkan model pendataan yang mengakomodasi masyarakat sipil untuk terlibat, seperti memberikan koreksi atau penilaian terhadap pemutakhiran data. 

"Kami mengapresiasi Pemprov DKI sudah ada kemajuan proses pemutakhiran data seperti pendataan dari bawah. Tapi, beberapa temuan kami, masyarakat masih sulit terlibat," tutur Dika.

"Karena, itu masih ada proses yang perlu diperbaiki, terutama berjalannya konsultasi pendataan publik di tingkat kelurahan supaya lebih terbuka," lanjut dia.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad riza Patria menyebut, pihaknya terus memperbaiki bantuan sembako bagi masyarakat, khususnya soal kualitas dan waktu distribusi. Namun, saat ini ia mengakui masih ada kelemahan pemutakhiran data jaminan sosial.

"Bangsa Indonesia ini punya kelemahan, kita lemah dalam hal pendataan dan pemutakhiran data. Kalau bicara, data beras saja, pendataan BPS berbeda dengan Kementerian Pertanian. BULOG juga mengeluarkan data beda, Kemendag juga beda lagi. Kenapa? karena pendekatan berbeda, kepentingannya berbeda. Untuk itu, kita perlu kerja sama yang baik terkait data," tutur Riza.