Alasan Mensos Pilih Salurkan Bansos ala Instan di Tengah Pandemi COVID-19

JAKARTA - Kementerian Sosial menjadi sorotan publik di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Hal ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial (bansos). Padahal, anggaran untuk social safety net atau jaring pengaman sosial yang dikeluarkan APBN mencapai Rp110 triliun.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, dalam kondisi abnormal seperti saat ini, pemerintah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengaku, pendataan calon penerima bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Saya bahkan bilang, saya lebih pilih (bansos turun) cepat saat ini daripada tepat. Kenapa? kalau tidak tepat bisa diselesaikan dan itu saya buktikan sendiri. Daripada kita sibuk memverifikasi, memvalidasi ulang data memastikan tepat sasaran COVID-19 sudah selesai, bansos baru turun," tuturnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII bersama Menteri Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara virtual, Rabu, 6 Mei.

Menurut Juliari, disaat kondisi seperti ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial harus memilih salah satu. Sehingga, keputusan yang diambil adalah penyaluran bantuan sosial secara cepat, agar masyarakat dapat segera terbantu.

"Tidak bisa dua-duanya cepat sekali dan tepat sekali. Saya kira tidak mungkin. Kita bukan satu negara yang mempunyai infrastruktur data canggih," ucapnya.

Juliari mengatakan, Kemensos menerima data sepenuhnya dari dinas sosial. Menurutnya, tidak ada sumber data lain yang digunakan Kemensos dalam menentukan penerima bansos.

"Kemensos terima dan tidak akan cek lagi. Kenapa? Karena tidak punya waktu. Ini hanya tiga bulan program ini. Kalau waktu kami hanya dihabiskan untuk cek ke lapangan, COVID-nya selesai, bantuannya belum datang," tuturnya.

Menurut Juliari, memilih langkah cepat dengan tidak lagi memeriksa data yang diberikan dinas sosial saja masih dianggap masyarakat lambat dalam menyalurkan bantuan.

"Ini saja kami sudah dibilang lambat apalagi kalau kami harus lakukan verifikasi ulang, validasi ulang benar-benar nanti bantuan sosialnya turun setelah COVID-nya selesai," jelasnya.

Melimpahnya Bantuan Sosial

Dikatakan Mensos Juliari, jenis bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat saat ini terbilang cukup melimpah. Masyarakat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai sumber. Namun, hal ini justru menganggu proses distribusi bantuan tunai yang diberikan pemerintah pusat.

"Bantuannya banyak jadi memang di bawah ini, saya istilahkan sebagai tsunami bansos gitu,"

Juliari mengatakan, kondisi tersebut membuat pendataan untuk bantuan langsung tunai (BLT) menjadi terbengkalai. Hal ini karena fokus petugas pendataan di daerah menjadi terpecah. Akibatnya, BLT ini tidak kunjung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain dari Kemensos, masyarakat juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Lalu, setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan hal serupa untuk membantu masyarakat.

"Ini memang karena bansos saat ini hampir bersamaan turunnya sehingga aparat-aparat di bawah mungkin mengalami kesulitan dalam pendataan," katanya.

Selain itu, Juliari menjelaskan target penyaluran untuk BLT khusus untuk wilayah Jabodetabek sebesar sembilan juta kepala keluarga (KK). Bansos tunai akan disalurkan dalam tiga tahap, yaitu April, Mei dan Juni. Setiap KK menerima kucuran bantuan sebesar Rp600 ribu.

Juliari mengatakan, realisasi penyaluran BLT tahap pertama per 3 Mei yakni 785.370 KK. Dengan rincian, sebanyak 784.660 KK menerima melalui Bank Himbara dan 36.710 KK menerima lewat PT Pos Indonesia. Total dana yang sudah disalurkan berjumlah Rp471,2 miliar.

Sementara itu, lanjut dia, penyaluran tahap kedua dilakukan pada 5 Mei dengan target sasaran penerima bantuan sebanyak 1.831.118 KK. Tahap ketiga pada 7 Mei untuk 2.600.740 KK. Dengan demikian total tahap satu hingga tiga menjadi 5.277.513 KK yang menerima BLT.