JAKARTA - Pandemi virus corona atau COVID-19 yang kian meluas penyebarannya membuat ekonomi Indonesia melemah. Dampak negatif lainnya yakni meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di masa pandemi ini. Di tengah masa sulit ini, bantuan sosial menjadi penolong masyarakat untuk bertahan hidup.
Kementerian Keuangan mengungkap, penyaluran bantuan sosial yang berbentuk sembako akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan juga menggandeng ojek online. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena saat ini pendapatan ojek online mengalami penurunan karena diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan work from home atau bekerja dari rumah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, cakupan penyaluran bantuan sosial yang sempat tersendat di awal pun akan dimaksimalkan hingga 100 persen atas seluruh Jabodetabek sebelum Idulfitri atau Lebaran.
"Dalam situasi ini Pak Presiden sudah menyampaikan diharapkan dalam minggu ini sebelum lebaran 100 persen sudah ter-deliver (tersalurkan). Jadi saat ini sedang dilakukan alokasi secara besar-besaran terutama untuk Jabodetabek karena adanya larangan mudik," tuturnya, dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi XI, Rabu, 6 Mei.
Sementara itu, bantuan sosial khusus kepada masyarakat DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 ini bakal sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat lewat anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mewacanakan akan ada bantuan senilai Rp1 juta per bulan per keluarga di DKI Jakarta khusus kelompok warga miskin dan rawan miskin.
BACA JUGA:
Sri Mulyani menyatakan, dari 3,7 juta keluarga yang disebut bakal menerima bantuan ini, 1,1 juta keluarga di antaranya bakal ditanggung oleh Pemprov DKI lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kami mendapat laporan dari Kemenko PMK ternyata DKI yang tadinya mau meng-cover 1,1 juta warganya, mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan covering sejumlah 1,1 juta," tuturnya.
Bantuan sembako yang di Jabodetabek ini, kata Sri Mulyani, mungkin menimbulkan berita tidak baik terutama minggu pertama penyalurannya. Ia mengatakan, hal ini karena pada minggu pertama memang kurang dari 10 persen yang dialokasikan karena persiapan dan logistik.
Namun, lanjut Sri, saat ini data akhir pemerintah yang didapatkan dari Kementerian Sosial implementasinya mencapai mendekati 80 persen.
"Ini berarti sudah merata dan kalau benar tadi yang dari DKI juga akan di-cover pemerintah pusat, maka harus ada tambahan lagi untuk meng-cover," tuturnya.
