JAKARTA - Pemerintah resmi memperpanjang bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pagebluk COVID-19. Namun, nilainya berkurang. Aturan ini tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan tersebut diberikan untuk menopang daya beli masyarakat yang merosot akibat banyak faktor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam program PEN sebesar Rp178,9 triliun yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon dan Gratis Listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek dan Kartu Prakerja.
Sri Mulyani menjelaskan, bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako juga akan diperpanjang sampai akhir tahun 2020 atau Desember untuk wilayah Jabodetabek.
"Namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan," tuturnya, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 3 Juni.
Lebih lanjut, Sri mengatakan, penerima bantuan dari wilayah non-Jabodetabek sebesar 9 juta orang juga akan diperpanjang hingga Desember. Namun, pada periode Juli-Desember nilai manfaatnya juga mengalami penurunan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan.
"Presiden juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non cash. Akan dilakukan transfer ke nama dana akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda," jelasnya.
BACA JUGA:
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkap, BLT Dana Desa yang ada saat ini juga akan diperpanjang hingga September 2020. Namun pada periode Juli-September nilai manfaatnya akan diturunkan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu.
Adapun rincian anggaran bantuan tersebut yakni, total BLT Dana Desa akan mencapai Rp31,8 triliun, sedangkan untuk bansos tunai non-Jabodetabek total menjadi Rp32,4 triliun, dan bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun.
"Dari data yang diperoleh dari data terpadu, penerima bansos ini mayoritas adalah para petani, peternak dan pekebun sebanyak 18,4 juta. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu, dan sektor lainnya," tuturnya.
Terkait
