JAKARTA - Pemprov DKI telah mengalihkan sejumlah anggaran (refocusing) dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial tunai (BST) bagi warga yang menerima selama masa PPKM Darurat.
Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Kata Mujiyono, pengalihan anggaran ini dilakukan karena besaran uang dalam belanja tak terduga (BTT) DKI tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran BST.
Mujiyono menuturkan, sejumlah anggaran yang digeser adalah program renovasi dan rehabilitasi bangunan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan yang tidak begitu mendesak dilakukan.
"Sudah dilakukan refocusing anggaran untuk BST. Salah satunya dari refocusing kegiatan fisik di Dinsos, seperti rehab panti, itu di-drop. Terus rehab sekolah, kan sekarang bukan prioritas. Dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa, 13 Juli.
BACA JUGA:
Berdasarkan pencatatan Dinas Sosial, total penerima BST dari Pemprov DKI saat ini sebanyak 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemprov DKI menyalurkan BST ke warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu lewat ATM Bank DKI. Sementara, wilayah lain disalurkan oleh PT POS dan Bank Himbara dari Kementerian Sosial.
Mujiyono bilang, bantuan ini akan disalurkan melalui Bank DKI sebesar Rp300 ribu per bulan. Berdasarkan rencana pemerintah, BST yang akan disalurkan adalah periode Mei dan Juni. Jadi, pengirimannya akan dilakukan sekaligus.
"Karena pemerintah pusat mintanya dua bulan. Jadi, nanti penyalurannya Rp600 ribu sekaligus," ucap Mujiyono.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji BST sebagai jaring pengaman sosial selama PPKM Darurat paling lambat disalurkan pada minggu kedua bulan Juli. Karenanya, ia meminta masyarakat yang akan menerima BST untuk menggunakan uang dengan tepat sasaran.
BST yang akan diberikan adalah bantuan per bulan Mei dan Juni. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp300 ribu per bulan. BST akan disalurkan dua bulan sekaligus dengan total Rp600 ribu.
"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” tutur Risma.