Ketua KPU Langgar Kode Etik soal Gibran, Muhaimin: Catatan Hitam Proses Politik Nasional
SOLO - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Ketua KPU Hasim Asy’ari diputuskan melanggar kode etik terkait hal tersebut.
"Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP, menjadi catatan hitam proses politik nasional kita," kata Muhaimin dikutip ANTARA, Senin, 5 Februari.
Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP.
"Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika," jelasnya.
Menurut Cak Imin, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika.
"Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika," katanya menegaskan.
Baca juga:
- Ganjar Kaget DKPP Ketua KPU Langgar Etik: Apa yang Bisa Kita Banggakan dari Proses Demokrasi Ini?
- TKN Tegaskan Putusan DKPP Tak Ganggu Status Prabowo-Gibran Sebagai Capres dan Cawapres
- Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Pencalonan Cawapres, Gibran: Nanti Kami Tindaklanjuti
- Unair Kritik Keras Kepemimpinan Jokowi, Ingatkan Presiden Harus Jalankan Etika dan Demokrasi tanpa KKN
DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).